Kemendagri Dorong Pemda Prioritaskan Kesejahteraan Petugas Damkar

Kemendagri meminta pemerintah daerah memprioritaskan kesejahteraan petugas Satuan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Satdamkarmat) melalui pemenuhan tunjangan dan jaminan sosial, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2024.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendesak pemerintah daerah (pemda) untuk mengutamakan kesejahteraan petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Satdamkarmat). Permintaan ini disampaikan menyusul tingginya angka kejadian kebakaran dan operasi penyelamatan yang ditangani Satdamkarmat di seluruh Indonesia sepanjang tahun 2024.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (2/3), menyatakan keprihatinan atas risiko tinggi yang dihadapi petugas Damkar setiap harinya. Ia menekankan pentingnya perhatian penuh dari kepala daerah untuk memastikan kesejahteraan dan perlindungan para petugas yang berdedikasi menyelamatkan masyarakat.

Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 telah mengatur tentang pemenuhan kesejahteraan bagi petugas Damkar, termasuk tunjangan risiko tinggi dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kemendagri berharap Permendagri ini menjadi acuan komprehensif bagi seluruh pemda dalam menyusun kebijakan terkait Damkar.

Data nasional tahun 2024 mencatat sebanyak 20.427 kejadian kebakaran telah ditangani oleh Satdamkarmat di seluruh Indonesia. Selain itu, mereka juga telah melaksanakan 56.243 operasi penyelamatan non-kebakaran. Angka-angka ini menunjukkan peran krusial Satdamkarmat dalam menangani berbagai situasi darurat, tidak hanya kebakaran saja.

Tomsi Tohir menegaskan bahwa pemenuhan kesejahteraan petugas Damkar bukan sekadar penghargaan, melainkan kebutuhan mendesak. Risiko pekerjaan yang tinggi dan kontribusi besar mereka bagi keselamatan masyarakat menuntut adanya jaminan kesejahteraan yang memadai.

Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemda dalam mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Damkar dan upaya pencegahan kebakaran. Dengan demikian, kinerja dan profesionalisme petugas Damkar dapat terus ditingkatkan.

Meskipun fokus utama pada kesejahteraan petugas Damkar, Kemendagri juga mengingatkan pentingnya perhatian terhadap kesejahteraan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas). Ketiga instansi ini memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga kesejahteraan mereka juga perlu diperhatikan.

Pemda didorong untuk merumuskan kebijakan yang komprehensif dan adil dalam memberikan kesejahteraan bagi seluruh aparat penegak peraturan daerah. Hal ini penting untuk menjaga semangat dan dedikasi mereka dalam menjalankan tugas.

Dengan memperhatikan kesejahteraan petugas Damkar, Satpol PP, dan Satlinmas, diharapkan pelayanan publik dapat ditingkatkan dan masyarakat dapat merasakan dampak positif dari peningkatan kesejahteraan tersebut.

Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemda dalam mengalokasikan anggaran dan merumuskan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan para petugas yang bertugas di garda terdepan dalam menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat. Semoga dengan adanya perhatian ini, kinerja dan profesionalisme mereka semakin meningkat.

Selain itu, peningkatan kesejahteraan juga diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja para petugas, sehingga mereka dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal ini penting mengingat tingginya tuntutan dan risiko pekerjaan yang mereka hadapi setiap harinya.