Kemenko Kumham Tekankan Pengawasan Ketat Jemaah Haji Sebelum Keberangkatan

Pemerintah, melalui Kemenko Kumham, menekankan pentingnya pengawasan ketat jemaah haji sebelum keberangkatan untuk mencegah praktik haji nonprosedural dan menjamin keberangkatan yang aman dan sah.

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham) menegaskan pentingnya pengawasan dan pendampingan yang ketat terhadap jemaah haji sejak tahap prakeberangkatan. Hal ini disampaikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Keimigrasian Kemenko Kumham Imipas, Achmad Brahmantyo Machmud, dalam Rapat Koordinasi Keimigrasian di Jakarta pada Jumat (25/4).

Brahmantyo menekankan perlunya penguatan pengawasan di berbagai titik, termasuk di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), untuk memastikan seluruh jemaah haji berangkat secara sah, aman, dan terjamin secara dokumen. Ia juga menegaskan bahwa koordinasi antar kementerian/lembaga bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk komitmen nyata dalam menjaga tata kelola keimigrasian yang tertib, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan global.

Rapat koordinasi tersebut difokuskan pada persiapan pemberangkatan haji tahun ini, mengingat momentum besar nasional tersebut. Agenda utama meliputi persiapan pemberangkatan haji, pengawasan terhadap haji nonprosedural, dan isu-isu aktual keimigrasian lainnya.

Salah satu isu krusial yang dibahas adalah maraknya praktik haji nonprosedural, yaitu keberangkatan jemaah haji di luar mekanisme resmi. Brahmantyo menyatakan bahwa fenomena ini bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerawanan diplomatik dan merusak citra bangsa di mata internasional. Oleh karena itu, pengawasan harus dilakukan secara kolaboratif dan menyeluruh.

Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat komunikasi dan berbagi data secara real-time antar lembaga. Brahmantyo menekankan pentingnya meninggalkan ego sektoral dan membangun ekosistem keimigrasian yang solid, mengingat tantangan ke depan semakin kompleks dan membutuhkan respons yang cepat serta terintegrasi. "Harus tinggalkan egosektoral dan membangun ekosistem keimigrasian yang solid karena tantangan ke depan makin kompleks dan butuh respons yang cepat serta terintegrasi," tuturnya.

Pendekatan kolaboratif dan terintegrasi ini diharapkan dapat meminimalisir risiko dan memastikan keberangkatan jemaah haji berjalan lancar dan sesuai prosedur. Kerjasama antar lembaga menjadi kunci keberhasilan dalam mengawasi dan mencegah praktik haji nonprosedural.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh pejabat terkait dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, termasuk Direktur Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Direktur Intelijen Keimigrasian, dan Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan pengawasan yang efektif dan terkoordinasi.

Melalui rapat ini, Kemenko Kumham berharap dapat menghasilkan langkah-langkah kolaboratif dan kebijakan operasional yang responsif untuk memperkuat tata kelola keimigrasian nasional. Tujuan utamanya adalah mendukung suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dan mencegah praktik-praktik ilegal yang merugikan jemaah dan negara.

Dengan pengawasan yang ketat dan koordinasi yang baik antar lembaga, diharapkan keberangkatan jemaah haji dapat berjalan lancar, aman, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini akan melindungi jemaah haji dari potensi kerugian dan menjaga nama baik Indonesia di mata internasional.

Pentingnya pengawasan ini juga menekankan komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji, memastikan ibadah mereka berjalan dengan lancar dan khusyuk.