Kemenkum Malut dan KPK Perkuat Pencegahan Korupsi di Maluku Utara

Kemenkum Maluku Utara dan KPK berkolaborasi melalui sosialisasi untuk mencegah korupsi, menekankan pentingnya integritas dan transparansi di lingkungan pemerintahan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Maluku Utara (Malut) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar sosialisasi pencegahan korupsi di Ternate pada Selasa, 25 Februari 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat komitmen antikorupsi di lingkungan Kemenkumham Malut dan meningkatkan pemahaman pegawai tentang berbagai bentuk korupsi serta mekanisme pelaporan.

Sosialisasi ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Malut, Budi Argap Situngkir, beserta seluruh jajarannya. Kegiatan ini juga turut menghadirkan Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemenkumham, Baroto, dan narasumber dari KPK, Irianto Bagus PLPM. Kegiatan tersebut berfokus pada kewenangan KPK dalam penanganan pengaduan masyarakat, pengendalian gratifikasi, dan pengaduan pungutan liar (pungli).

Kepala Kanwil Kemenkumham Malut, Budi Argap Situngkir, menegaskan komitmen penuh dalam membangun budaya antikorupsi. "Kami di Kanwil Kemenkum Malut berkomitmen penuh dalam membangun budaya antikorupsi. Sosialisasi seperti ini sangat penting sebagai pengingat agar seluruh jajaran memahami dan menghindari segala bentuk penyalahgunaan wewenang yang dapat mencoreng integritas institusi," tegas Argap Situngkir.

Sosialisasi ini menekankan pentingnya peran aktif seluruh pegawai Kemenkumham Malut dalam mencegah korupsi. Pemahaman yang mendalam tentang berbagai bentuk korupsi, termasuk petty corruption, grand corruption, dan political corruption/state capture corruption, menjadi fokus utama. Penjelasan detail mengenai perbedaan gratifikasi, suap, dan pemerasan juga diberikan untuk menghindari kesalahan interpretasi dan tindakan yang melanggar hukum.

Irianto Bagus PLPM dari KPK menjelaskan perbedaan krusial antara ketiga jenis tindakan tersebut. "Gratifikasi berhubungan dengan jabatan, bersifat tanam budi, serta tidak membutuhkan kesepakatan. Sementara suap dilakukan dengan kesepakatan secara tertutup dan bersifat transaksional. Sedangkan pemerasan terjadi karena adanya permintaan sepihak dari penerima dengan sifat memaksa dan penyalahgunaan kuasa," jelasnya. Penjelasan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi para pegawai.

Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemenkumham, Baroto, dalam sambutannya menekankan pentingnya gerakan bersama dalam pemberantasan korupsi. "Kami selalu berupaya untuk memberantas tindak korupsi dengan membuka ruang-ruang pengaduan bagi masyarakat. Upaya ini selalu dikawal sehingga bisa maksimal dalam membangun budaya antikorupsi," ujar Baroto. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari korupsi.

Kegiatan sosialisasi ini juga membahas mekanisme pelaporan dugaan tindak korupsi yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Dengan adanya transparansi dan akses yang mudah bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan korupsi, diharapkan dapat mencegah dan menindaklanjuti setiap pelanggaran yang terjadi.

Budi Argap Situngkir berharap sosialisasi ini akan meningkatkan kesadaran dan pemahaman seluruh pegawai akan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Implementasi nilai-nilai antikorupsi dalam setiap tindakan dan keputusan diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari korupsi.

Kegiatan yang diikuti oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkumham Malut, Zulfahmi, beserta jajarannya di ruang rapat lantai II Kanwil Kemenkumham Malut ini merupakan langkah nyata dalam upaya pencegahan korupsi. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan para pegawai dapat menjalankan tugas dengan lebih bertanggung jawab dan menjunjung tinggi integritas.

Dengan adanya kolaborasi antara Kemenkumham Malut dan KPK, diharapkan upaya pencegahan korupsi di Maluku Utara akan semakin efektif. Komitmen bersama untuk membangun budaya antikorupsi merupakan kunci keberhasilan dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Sosialisasi ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam memerangi korupsi. Dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman, diharapkan integritas dan profesionalisme dalam pelayanan publik di Maluku Utara dapat terus ditingkatkan.