Kemenkumham Riau Tingkatkan Kapasitas Paralegal untuk Akses Keadilan yang Lebih Luas

Kemenkumham Riau berupaya meningkatkan kapasitas paralegal melalui pelatihan untuk memperluas akses keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum.

Pekanbaru, 21 Februari 2024 - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kantor Wilayah Riau berkomitmen untuk meningkatkan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui peningkatan kapasitas para paralegal yang berperan penting dalam memberikan pendampingan hukum. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Riau, Nur Ichwan, menjelaskan upaya ini sebagai bagian dari komitmen memperluas jangkauan layanan hukum.

Pelatihan yang diselenggarakan secara serentak ini bertujuan untuk membekali paralegal dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam menjalankan tugasnya. Dengan pelatihan ini, diharapkan paralegal dapat lebih efektif dalam membantu masyarakat memahami hak-hak mereka dan memberikan pendampingan hukum yang tepat dan akurat. Nur Ichwan menekankan pentingnya peran paralegal dalam memberikan edukasi hukum dan membantu penyelesaian permasalahan hukum di masyarakat.

"Oleh karena itu, setelah pelatihan serentak untuk kelompok kadarkum ini, paralegal dapat menerapkan ilmu yang diperoleh untuk membantu masyarakat dalam memahami hak-hak mereka serta memberikan pendampingan hukum yang tepat," ujar Nur Ichwan di Pekanbaru, Jumat.

Pelatihan yang diberikan kepada para paralegal di Riau mencakup berbagai materi penting yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memberikan bantuan hukum. Materi pelatihan meliputi teknik penyusunan dokumen hukum seperti laporan, pengaduan, dan kronologi kasus. Selain itu, pelatihan juga mencakup prosedur hukum dalam sistem peradilan Indonesia serta teknik komunikasi efektif yang sangat krusial dalam pendampingan hukum.

Para peserta juga mendapat pembekalan mengenai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Peraturan ini menjadi acuan penting bagi paralegal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap peraturan ini, diharapkan paralegal dapat bekerja secara profesional dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Setelah mengikuti pelatihan, diharapkan para paralegal mampu menyusun dokumen hukum secara lebih sistematis dan terstruktur. Mereka juga diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang prosedur hukum di Indonesia, sehingga dapat memberikan panduan yang akurat kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Terakhir, peningkatan keterampilan komunikasi sangat penting agar mereka dapat berinteraksi dan membangun hubungan yang efektif dengan klien.

Materi pelatihan dibagi menjadi lima ruang lingkup utama. Pertama, teknik penyusunan dokumen laporan, pengaduan, dan kronologi kasus. Kedua, prosedur hukum dalam sistem peradilan Indonesia. Ketiga, teknik komunikasi efektif untuk paralegal. Keempat, materi hukum terkait Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Kelima, praktik dan simulasi kasus untuk mengasah kemampuan para peserta.

Nur Ichwan berharap pelatihan ini dapat meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum di Riau. Ia menekankan pentingnya peran paralegal dalam membantu masyarakat mengakses keadilan, terutama bagi mereka yang kurang mampu secara ekonomi. Dengan peningkatan kapasitas ini, diharapkan akses keadilan dapat terwujud lebih merata di seluruh lapisan masyarakat Riau.

Secara keseluruhan, pelatihan paralegal serentak ini berjalan lancar dan mendapat sambutan positif dari para peserta. Hal ini menunjukkan komitmen dan antusiasme para paralegal dalam meningkatkan kemampuan mereka untuk memberikan layanan hukum yang lebih baik kepada masyarakat.

Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan akses keadilan bagi masyarakat di Riau akan semakin meningkat, khususnya bagi mereka yang membutuhkan pendampingan hukum. Kemenkumham Riau berkomitmen untuk terus mendukung dan meningkatkan kapasitas paralegal dalam rangka mewujudkan akses keadilan yang lebih luas dan merata.