KemenPPPA Apresiasi Pengungkapan Kasus Pencabulan Anak oleh Kapolres Ngada

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mengapresiasi langkah cepat Polri dan Kompolnas dalam mengungkap kasus dugaan pencabulan anak yang melibatkan Kapolres Ngada, AKBP FJ.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) memberikan apresiasi tinggi kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) atas keberhasilan mengungkap kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur yang melibatkan AKBP FJ, Kapolres Ngada. Kasus ini terungkap setelah penangkapan AKBP FJ pada tanggal 20 Februari 2024 di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Saat ini, yang bersangkutan tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh tim Propam Polri.

Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA, Nahar, menyatakan bahwa langkah cepat Polri dan Kompolnas dalam menahan dan memeriksa AKBP FJ sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Kami mengapresiasi langkah Polri dan Kompolnas mengungkap kasus ini dan telah mengambil langkah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Nahar dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

KemenPPPA menegaskan komitmennya untuk terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan keadilan bagi korban. Koordinasi intensif dilakukan bersama Kompolnas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi NTT, dan Dinas PPPA Ngada untuk mendalami kasus ini secara menyeluruh. Saat ini, tercatat dua anak yang menjadi korban, dan proses pendalaman masih terus dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

Penangkapan AKBP FJ oleh Polda NTT menandai langkah tegas Polri dalam menangani kasus ini. Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Henry Novika Chandra, membenarkan penangkapan tersebut. Proses pemeriksaan oleh tim Propam Polri tengah berlangsung untuk mengungkap seluruh fakta dan memastikan proses hukum berjalan sesuai koridornya. Kecepatan respon Polri dalam menangani kasus ini menunjukkan komitmen untuk melindungi anak-anak dari kejahatan seksual.

KemenPPPA menekankan pentingnya perlindungan anak sebagai prioritas utama. Kerja sama yang erat antara KemenPPPA, Polri, Kompolnas, dan Dinas PPPA di tingkat provinsi dan kabupaten sangat krusial dalam memastikan penanganan kasus ini berjalan efektif dan transparan. Proses pendampingan terhadap korban juga menjadi fokus utama, agar mereka mendapatkan dukungan dan perlindungan yang dibutuhkan.

Transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum menjadi hal yang sangat penting. KemenPPPA berharap agar kasus ini dapat diselesaikan secara adil dan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Proses hukum yang transparan akan memberikan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Menko Polkam sekaligus Ketua Kompolnas, Budi Gunawan, memastikan bahwa Kompolnas secara aktif memantau proses penyelidikan kasus ini. "Terkait dengan kasus Ngada, jadi silakan kami dari Kompolnas juga kita turunkan untuk langsung mengawasi proses penanganan di sana," tegas Budi Gunawan. Kehadiran Kompolnas diharapkan dapat memastikan proses penyelidikan berjalan objektif dan independen.

Komitmen Kompolnas dalam mengawasi proses hukum ini menunjukkan pentingnya peran pengawasan sipil dalam penegakan hukum. Hal ini diharapkan dapat mencegah potensi penyimpangan dan memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum yang berlaku. Pemantauan langsung oleh Kompolnas juga memberikan rasa aman bagi korban dan masyarakat.

Kejadian ini menjadi pengingat pentingnya peran semua pihak dalam melindungi anak-anak dari kekerasan dan kejahatan seksual. Perlu adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk mencegah dan melaporkan kasus serupa. Penting juga untuk memastikan bahwa sistem perlindungan anak di Indonesia semakin kuat dan efektif.

Langkah-langkah yang diambil oleh Polri dan Kompolnas dalam kasus ini patut diapresiasi. Semoga kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak untuk lebih meningkatkan kewaspadaan dan perlindungan terhadap anak-anak.

Kesimpulan: Kasus dugaan pencabulan anak yang melibatkan Kapolres Ngada menjadi bukti pentingnya kolaborasi antar lembaga dalam melindungi anak. Apresiasi diberikan kepada Polri dan Kompolnas atas respons cepat dan komitmen dalam mengungkap kasus ini. Proses hukum yang transparan dan adil diharapkan dapat memberikan keadilan bagi korban dan efek jera bagi pelaku.