Aktivis perempuan dan anak di NTT mendesak Mabes Polri memecat Kapolres Ngada nonaktif, AKBP Fajar Widyadharma Lukman, yang diduga mencabuli tiga anak di bawah umur dan terbukti positif narkoba.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI mendesak Mabes Polri memecat Kapolres Ngada nonaktif karena terlibat kasus narkoba dan pencabulan anak, serta meminta kasus diungkap transparan.

Anggota DPR Selly Andriany Gantina mendesak hukuman maksimal untuk Kapolres Ngada nonaktif, AKBP Fajar, atas pencabulan terhadap tiga anaknya dan dugaan penyalahgunaan narkoba.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak Bareskrim Polri untuk mengawal kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Kapolres Ngada, AKBP FJ, terhadap tiga anak di bawah umur.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengecam keras tindakan kekerasan seksual terhadap anak yang diduga dilakukan oleh Kapolres Ngada, NTT, AKBP FJ, dan mendesak perbaikan sistem perlindungan anak di Indonesia.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengecam keras dugaan pencabulan terhadap tiga anak di bawah umur yang dilakukan oleh Kapolres Ngada nonaktif, AKBP Fajar Widyadharma Lukman, dan mendesak Polri untuk menindak tegas pelaku serta melindungi korban.

Divisi Propam Polri masih memeriksa Kapolres Ngada nonaktif, AKBP Fajar Widyadharma, terkait dugaan kasus narkoba dan asusila yang menyeretnya ke proses hukum.

KPAI menilai tindakan Kapolres Ngada non-aktif yang diduga membuat konten eksploitasi seksual anak untuk situs porno luar negeri merupakan bentuk baru tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mengapresiasi langkah cepat Polri dan Kompolnas dalam mengungkap kasus dugaan pencabulan anak yang melibatkan Kapolres Ngada, AKBP FJ.

Bareskrim Polri memastikan personel yang terlibat narkoba akan dipecat, termasuk Kapolres Ngada yang ditangkap karena dugaan kasus narkoba dan asusila; Kompolnas mengawasi proses penyelidikan.