Khofifah Siapkan Strategi Pembiayaan Inovatif Hadapi Efisiensi Anggaran

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyiapkan strategi pembiayaan inovatif untuk menghadapi kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat, dengan mengoptimalkan pendapatan daerah dan kerja sama dengan sektor swasta.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, telah menyiapkan strategi innovative financing atau pembiayaan inovatif sebagai respons terhadap kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat. Pengumuman ini disampaikan setelah Khofifah mengikuti retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 24 Februari 2024. Dalam retret tersebut, Khofifah menerima materi dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang langsung di tindaklanjuti dengan arahan kepada jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.

Arahan tersebut menekankan perlunya diversifikasi sumber pembiayaan daerah, mengurangi ketergantungan pada APBN. "Ibu Menkeu menekankan bahwa pemerintah daerah tidak seharusnya sepenuhnya bergantung pada APBN. Ada berbagai alternatif pembiayaan yang dapat dijalin melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan optimalisasi pendapatan dari BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)," jelas Khofifah. Strategi ini penting untuk menghadapi kebijakan efisiensi yang tertuang dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri Keuangan No. 900/833/SJ.

Langkah cepat telah dilakukan oleh Pemprov Jawa Timur. Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah langsung merespon arahan Khofifah dengan melakukan diskusi intensif hingga dini hari. Khofifah juga menekankan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi tanpa membebani masyarakat, serta perbaikan pola belanja pemerintah agar lebih efektif dan efisien.

Khofifah menjelaskan beberapa bentuk innovative financing yang akan diterapkan. Salah satunya adalah menggali sumber pembiayaan dari berbagai pihak, termasuk dunia usaha, BUMN, dan BUMD. Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan pengembangan Dana Abadi Daerah juga akan dimaksimalkan. Pemprov Jatim telah menjalankan beberapa program dengan skema serupa, seperti pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Umbulan, bantuan permodalan usaha mikro melalui Baznas, dan program Corporate Social Responsibility (CSR) dari dunia usaha dan BUMN/BUMD.

Contoh nyata keberhasilan skema KPBU adalah penerangan jalan di Kabupaten Madiun, yang akan terus dioptimalkan. Khofifah memastikan bahwa kebijakan efisiensi tidak akan mengurangi alokasi anggaran untuk sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, dan bantuan sosial. "Kami pastikan efisiensi ini tidak akan mengganggu pelayanan yang langsung menyentuh masyarakat," tegasnya.

Koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan juga akan terus dijalin untuk mendapatkan rekomendasi terbaik. Khofifah menutup pernyataannya dengan menyampaikan apresiasi kepada narasumber retret, "Terima kasih kepada Ibu Menkeu, Bapak Mendagri, dan seluruh jajaran kementerian yang telah memberikan materi bermanfaat. Insya Allah, akan kami tindak lanjuti sebaik-baiknya," katanya.

Dalam menghadapi tantangan efisiensi anggaran, Pemprov Jawa Timur akan fokus pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Strategi ini meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD tanpa memberatkan masyarakat. Pemprov juga berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja pemerintah.

Selain itu, kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, BUMN, dan BUMD, akan menjadi kunci dalam strategi pembiayaan inovatif ini. Skema KPBU dan pengembangan Dana Abadi Daerah juga akan menjadi instrumen penting dalam menunjang pembiayaan pembangunan di Jawa Timur.

Dengan strategi ini, Pemprov Jawa Timur berharap dapat tetap menjalankan program-program prioritasnya, meskipun di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat. Keterlibatan aktif dari seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan strategi ini.

Khofifah juga menekankan pentingnya koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat, khususnya dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, untuk memastikan langkah-langkah yang diambil sesuai dengan arahan dan regulasi yang berlaku.

Implementasi strategi innovative financing ini diharapkan mampu menjaga keberlangsungan program-program prioritas di Jawa Timur, meski dalam kondisi efisiensi anggaran. Komitmen untuk meningkatkan PAD dan optimalisasi kerjasama dengan berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan strategi ini.