Komisi VII DPR RI Pastikan Tak Ada PHK di TVRI, RRI, dan ANTARA Sumut
Kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Sumatera Utara memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) di TVRI, RRI, dan ANTARA Sumut akibat efisiensi anggaran pemerintah pusat.
Medan, 19 Februari 2024 - Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja spesifik ke Sumatera Utara. Kunjungan ini bertujuan memastikan tidak adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) di Lembaga Penyiaran Publik TVRI, RRI, dan Perum Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA Biro Sumut akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat. Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Daulay, dan dihadiri sejumlah anggota Komisi VII lainnya.
Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Daulay, menegaskan bahwa tujuan utama kunjungan ini adalah untuk memastikan tidak ada pegawai TVRI, RRI, dan ANTARA Sumut yang dirumahkan. "Tujuan kunjungan kami untuk memastikan bahwa tidak ada yang dirumahkan dari dampak efisiensi anggaran di TVRI, RRI dan ANTARA," ujar Saleh Daulay saat kunjungan di TVRI Sumut, Medan, Rabu.
Efisiensi anggaran memang menjadi tantangan bagi ketiga lembaga tersebut. Namun, Saleh Daulay menekankan pentingnya efisiensi dilakukan tanpa merugikan karyawan. Pihaknya meminta agar tidak ada pemotongan honor karyawan dan operasional ketiga lembaga tersebut tetap berjalan normal seperti sebelum adanya kebijakan efisiensi anggaran. "Mereka juga harus bekerja seperti biasa sebelum adanya efisiensi anggaran," tegasnya.
Komisi VII DPR RI Pastikan Kondisi Ketiga Lembaga di Sumut Aman
Selama kunjungan, Saleh Daulay dan rombongan berdialog langsung dengan sejumlah pegawai TVRI, RRI, dan ANTARA Sumut. Dialog ini dilakukan untuk menggali informasi langsung terkait dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap karyawan. Setelah berdialog, Saleh Daulay menyatakan bahwa kondisi di Sumatera Utara terpantau aman. "Berdasarkan keterangan-keterangan yang kami peroleh tadi bisa dipastikan untuk Sumatera Utara cukup aman," katanya.
Meskipun demikian, Komisi VII DPR RI tetap akan melakukan pengawasan yang ketat. Pengawasan ini bertujuan memastikan agar efisiensi anggaran tidak mengurangi kualitas program dan kinerja ketiga lembaga tersebut. Saleh Daulay juga menekankan pentingnya peningkatan program kerjasama antar ketiga lembaga tersebut. "Tujuan kita datang juga ingin memastikan program-program yang dikerjasamakan TVRI, RRI dan LKBN ANTARA ini bisa meningkat. Kami mau melihat apa yang ingin mereka kerjakan di masa yang akan datang," sebut Saleh Daulay.
Selain Saleh Daulay, kunjungan kerja ini juga diikuti oleh beberapa anggota Komisi VII DPR RI lainnya, antara lain Bane Raja Manalu, Eric Hermawan, Rycko Menoza, Rahmawati, Jamal Mirdad, Erna Sari Dewi, Achmad Daeng Sere, Kaisar Au Hanifah, dan Dina Lorenza Audria. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen DPR RI dalam mengawasi dan memastikan kelancaran operasional lembaga-lembaga penting di Indonesia.
Kesimpulan: Kunjungan Komisi VII DPR RI ke Sumatera Utara berhasil memastikan bahwa hingga saat ini tidak ada PHK di TVRI, RRI, dan ANTARA Sumut akibat kebijakan efisiensi anggaran. Namun, pengawasan tetap dilakukan untuk memastikan program tetap berjalan optimal dan tidak merugikan karyawan.