Komnas HAM dan Kemenko Kumham Bahas Isu HAM Papua hingga Hukuman Mati

Komnas HAM dan Kemenko Kumham Imipas melakukan audiensi membahas berbagai isu HAM di Indonesia, termasuk situasi HAM di Papua dan hukuman mati, serta menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengadakan audiensi dengan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) di Jakarta pada Kamis, 27 Februari 2024. Pertemuan tersebut membahas berbagai isu krusial terkait hak asasi manusia di Indonesia, mulai dari situasi HAM di Papua hingga kompleksitas hukuman mati dan deret tunggu eksekusinya. Audiensi ini menandai upaya penting dalam memperkuat koordinasi dan sinkronisasi antar lembaga pemerintah dalam penanganan masalah HAM.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, menyampaikan beberapa isu dan rekomendasi penting. Salah satu fokus utama adalah perlunya koordinasi yang lebih baik antara Komnas HAM dan Kementerian HAM, yang berada di bawah Kemenko Kumham Imipas, untuk menghindari kerancuan di masyarakat. Atnike juga menekankan pentingnya rapat koordinasi yang lebih besar melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait untuk mencapai solusi yang komprehensif.

Selain isu Papua dan hukuman mati, audiensi juga membahas upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat, penghormatan dan perlindungan HAM dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta permasalahan orang tanpa kewarganegaraan. Komnas HAM berharap pertemuan ini menjadi langkah awal untuk membangun kerja sama yang lebih erat dan efektif dalam menangani berbagai tantangan HAM di Indonesia. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara.

Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, menyatakan, "Kami ingin berkenalan sekaligus menguatkan koordinasi di bidang HAM yang menjadi tugas bersama sehingga kami juga hadir membawa beberapa isu serta rekomendasi terkait permasalahan tersebut." Pernyataan ini menyoroti pentingnya kolaborasi antar lembaga pemerintah dalam menangani isu HAM yang kompleks. Audiensi ini menjadi wadah untuk membahas berbagai permasalahan dan mencari solusi bersama.

Situasi hak asasi manusia di Papua menjadi salah satu isu penting yang dibahas. Meskipun detail pembahasan tidak diungkapkan secara rinci, pertemuan ini menunjukkan komitmen bersama untuk mengatasi tantangan HAM di wilayah tersebut. Koordinasi yang efektif antar lembaga diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan perlindungan HAM bagi masyarakat Papua.

Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, menanggapi positif usulan Komnas HAM. Ia menyatakan bahwa semua hal yang disampaikan akan ditampung dan dicarikan solusi bersama. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam merespon dan menangani isu-isu HAM yang diangkat oleh Komnas HAM.

Pertemuan tersebut juga membahas isu hukuman mati, termasuk deret tunggu dan komutasi hukuman. Komnas HAM kemungkinan besar menyampaikan rekomendasi terkait pelaksanaan hukuman mati yang lebih manusiawi dan sesuai dengan standar HAM internasional. Meskipun detail rekomendasi tidak dijelaskan secara rinci, pertemuan ini menunjukkan upaya untuk memastikan proses hukum yang adil dan menghormati hak-hak terpidana mati.

Selain itu, Komnas HAM juga merekomendasikan perlunya rapat koordinasi yang lebih besar dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Hal ini menunjukkan bahwa Komnas HAM menyadari pentingnya pendekatan multi-sektoral dalam menangani isu HAM yang kompleks dan membutuhkan kolaborasi antar berbagai pihak.

Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan bahwa Kemenko Kumham Imipas sedang menyusun rumusan tentang sinkronisasi dan koordinasi kementerian/lembaga yang membidangi urusan HAM agar tidak terjadi tumpang tindih. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penanganan isu HAM.

Pertemuan antara Komnas HAM dan Kemenko Kumham Imipas merupakan langkah penting dalam memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar lembaga pemerintah dalam penanganan isu HAM di Indonesia. Pembahasan berbagai isu krusial, mulai dari situasi HAM di Papua hingga hukuman mati, menunjukkan komitmen bersama untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia. Koordinasi yang lebih baik dan terintegrasi diharapkan dapat menghasilkan solusi yang lebih efektif dan komprehensif dalam mengatasi berbagai tantangan HAM di Indonesia.