Komnas HAM Desak Perusahaan Tak Lakukan PHK Massal, Lindungi Hak Pekerja

Komnas HAM mendesak perusahaan untuk tidak melakukan PHK dan meminta pemerintah melindungi hak-hak pekerja menyusul rencana PHK massal di beberapa perusahaan besar di Indonesia.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) angkat bicara terkait gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang terjadi di awal tahun 2025. Pernyataan resmi dikeluarkan menanggapi rencana PHK di PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), PT Sanken Indonesia, dan PT Yamaha Music Indonesia. Komnas HAM mendesak perusahaan untuk menghentikan PHK dan meminta pemerintah untuk memastikan perlindungan hak-hak pekerja, khususnya di tengah sulitnya mencari pekerjaan formal saat ini.

Uli Parulian Sihombing, Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM, menyatakan bahwa "Komnas HAM perlu menyampaikan beberapa hal atas adanya rencana PHK massal tersebut, yaitu meminta korporasi tidak melakukan PHK dan negara, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan, memastikan hak-hak pekerja/buruh untuk dihormati, dan dilindungi." Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas kekhawatiran akan pelanggaran hak-hak pekerja akibat PHK massal tersebut.

Komnas HAM juga menekankan pentingnya transparansi, independensi, dan imparsialitas jika permasalahan PHK diselesaikan melalui jalur pengadilan hubungan industrial. Selain itu, pemerintah diminta untuk memastikan perlindungan hak-hak normatif pekerja yang di-PHK, termasuk jaminan sosial selama pencairan pekerjaan baru dan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) sesuai ketentuan yang berlaku.

Komnas HAM mencatat peningkatan signifikan pengaduan terkait PHK sepanjang tahun 2024, mencapai 67 kasus. Jakarta tercatat sebagai daerah dengan kasus PHK terbanyak, disusul Jawa Barat dan Jawa Tengah. Situasi ini diperparah dengan sulitnya masyarakat mendapatkan pekerjaan formal, terutama dengan hadirnya teknologi kecerdasan buatan (AI) yang menggantikan beberapa jenis pekerjaan.

Uli menambahkan, "Hasil pemantauan Komnas HAM menunjukkan bahwa saat ini masyarakat sulit mendapatkan pekerjaan formal. Di tengah kehadiran teknologi akal imitasi (AI) yang menggantikan jenis pekerjaan tertentu juga mempersulit pekerja yang di-PHK untuk mendapatkan pekerjaan kembali." Kondisi ini semakin memprihatinkan karena pekerja di sektor informal, seperti pekerja digital dan transportasi daring, juga belum mendapatkan perlindungan hak-hak normatif dan jaminan sosial yang memadai.

Lebih lanjut, Komnas HAM menyoroti potensi pelanggaran hak-hak pekerja, baik hak normatif, jaminan sosial, maupun THR, jika PHK dilakukan secara sewenang-wenang dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komnas HAM mendesak agar pemerintah dan perusahaan bertanggung jawab penuh atas perlindungan hak-hak pekerja yang terdampak PHK.

Beberapa kasus PHK massal yang menjadi sorotan Komnas HAM antara lain PHK di PT Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah, yang memberhentikan karyawan per 26 Februari 2025, dengan perusahaan ditutup mulai 1 Maret 2025. Kemudian, PT Sanken Indonesia di Cikarang, Jawa Barat, berencana menghentikan produksi pada Juni 2025 atas permintaan induk perusahaan di Jepang.

Sementara itu, PT Yamaha Music Indonesia dilaporkan telah memberhentikan sekitar 400 pekerja di pabrik Bekasi dan 700 pekerja di Jakarta pada akhir Desember 2024 atau awal Januari 2025. Kasus-kasus ini menjadi bukti nyata dampak PHK massal terhadap kehidupan pekerja dan semakin menguatkan desakan Komnas HAM terhadap perlindungan hak-hak pekerja.

Komnas HAM berharap agar pemerintah dan perusahaan dapat mengambil langkah konkrit untuk mencegah PHK massal dan memastikan perlindungan hak-hak pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan tersebut meliputi hak-hak normatif, jaminan sosial, dan THR, agar pekerja yang terkena PHK dapat tetap memiliki penghidupan yang layak.

Di tengah perkembangan teknologi dan tantangan ekonomi global, perlindungan hak-hak pekerja menjadi semakin krusial. Komnas HAM berharap agar semua pihak dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan melindungi kesejahteraan pekerja di Indonesia.