Konser Dewa 19 di Kementerian PKP: Tanpa Anggaran Negara?
Menteri PKP Maruarar Sirait tegaskan konser Dewa 19 di acara peluncuran logo Kementerian PKP tidak menggunakan APBN, Ahmad Dhani disebut tampil tanpa bayaran.
Jakarta, 20 Februari 2024 - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, memberikan klarifikasi terkait penampilan Dewa 19 dalam acara peluncuran logo Kementerian PKP. Ia memastikan bahwa konser tersebut tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kehadiran grup band legendaris ini menjadi daya tarik tersendiri dalam acara tersebut, yang diselenggarakan di Gedung Kementerian Keuangan Jakarta.
Menteri Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait, dengan tegas menyatakan, "Tidak ada APBN yang digunakan. Tanya saja kepada Ahmad Dhani. Dhani tidak mau dibayar, dia tidak dibayar. Tanya sama Dhani saja biar Dhani yang menjelaskan," ujarnya. Pernyataan tersebut sekaligus menjawab pertanyaan publik terkait transparansi penggunaan anggaran negara dalam kegiatan kementerian.
Penjelasan tersebut semakin diperkuat dengan pernyataan Menteri Ara yang menyebutkan bahwa Ahmad Dhani sering tampil dalam berbagai konser tanpa meminta bayaran. Lebih lanjut, ia bahkan menyebutkan bahwa Ahmad Dhani kerap menyediakan sendiri peralatan konsernya. Hal ini menunjukkan komitmen Ahmad Dhani dalam mendukung berbagai kegiatan, termasuk acara Kementerian PKP kali ini.
Konser Amal atau Kepedulian?
Informasi mengenai konser Dewa 19 ini beredar luas setelah beredarnya undangan resmi bernomor HM 0101-Mn/001 perihal undangan Launching dan Pentas Seni. Undangan tersebut secara resmi mengundang para tamu untuk menghadiri peluncuran logo Kementerian PKP yang dimeriahkan oleh penampilan Dewa 19. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme kerja sama antara Kementerian PKP dan Ahmad Dhani.
Pernyataan Menteri Ara yang menekankan bahwa Ahmad Dhani tidak dibayar untuk penampilannya ini perlu dilihat dari berbagai sudut pandang. Kemungkinan besar, ini merupakan bentuk dukungan Ahmad Dhani terhadap Kementerian PKP atau sebuah bentuk konser amal. Namun, transparansi dan keterbukaan informasi tetap penting untuk menjaga kepercayaan publik.
Perlu ditekankan bahwa kehadiran Dewa 19 dalam acara ini menambah semarak peluncuran logo Kementerian PKP. Namun, kejelasan mengenai biaya yang dikeluarkan dan sumber dananya perlu diinformasikan secara transparan kepada publik agar tidak menimbulkan spekulasi.
Aturan dan Regulasi
Undangan resmi tersebut merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kedua peraturan ini menjadi landasan hukum bagi kegiatan Kementerian PKP, termasuk acara peluncuran logo dan konser Dewa 19.
Meskipun Menteri Ara telah memastikan tidak ada APBN yang digunakan, mekanisme kerja sama dan detail pengeluaran lain yang mungkin terkait dengan acara tersebut masih perlu dijelaskan lebih lanjut. Transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi kunci utama dalam pengelolaan keuangan negara.
Dengan demikian, kehadiran Dewa 19 dalam acara ini, meskipun tanpa biaya dari APBN, tetap perlu dikaji lebih lanjut terkait aspek legalitas dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Kesimpulannya, kehadiran Dewa 19 dalam acara peluncuran logo Kementerian PKP menjadi sorotan publik. Namun, klarifikasi Menteri Ara yang menegaskan tidak adanya penggunaan APBN perlu diapresiasi. Akan tetapi, transparansi dan keterbukaan informasi tetap menjadi hal penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan tata kelola pemerintahan yang baik.