LIVE

Korupsi Diskanak Purwakarta: Dua Tersangka Ditetapkan, Kerugian Negara Hampir Rp1 Miliar

Kejari Purwakarta menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana perikanan tahun 2023 di Diskanak Purwakarta dengan nilai kerugian negara hampir mencapai Rp1 miliar.

#planetantara
Kejari Purwakarta menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana perikanan tahun 2023 di Diskanak Purwakarta dengan nilai kerugian negara hampir mencapai Rp1 miliar. (©© 2025 Antaranews)

Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwakarta menetapkan dua tersangka terkait kasus dugaan korupsi di Dinas Peternakan dan Perikanan (Diskanak) Purwakarta. Tersangka tersebut adalah IR, seorang pejabat Diskanak Purwakarta yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan DER, Direktur CV Mawar Indah, penyedia barang dan jasa dalam proyek tersebut. Peristiwa ini terjadi di Purwakarta, Jawa Barat, pada Selasa, 25 Februari 2024. Kedua tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha pembudidayaan ikan skala kecil.

Kasus ini bermula dari proyek pengadaan sarana dan prasarana untuk pemberdayaan usaha pembudidayaan ikan skala kecil di Purwakarta tahun 2023. Proyek yang bersumber dari APBN ini memiliki nilai kontrak mencapai Rp2.265.430.609 dan dikerjakan oleh CV Mawar Indah. Kepala Kejari Purwakarta, Martha Parulina Berliana, menyatakan bahwa penyidikan masih berlanjut dan potensi penambahan tersangka baru tetap terbuka.

Dugaan korupsi ini mengakibatkan kerugian negara yang hampir mencapai Rp1 miliar. Proses hukum terus berjalan, dan Kejari Purwakarta berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini hingga ke akarnya. Kejari Purwakarta akan terus melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti untuk memperkuat dakwaan terhadap para tersangka.

Pejabat Diskanak dan Direktur CV Mawar Indah Jadi Tersangka

IR, selaku Pejabat Pembuat Komitmen di Diskanak Purwakarta, dan DER, Direktur CV Mawar Indah, diduga terlibat dalam praktik korupsi pengadaan sarana dan prasarana perikanan. Keduanya diduga bekerja sama dalam melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Proses penetapan tersangka dilakukan setelah Kejari Purwakarta melakukan serangkaian pemeriksaan dan pengumpulan bukti yang cukup.

Martha Parulina Berliana menjelaskan bahwa penyidik menemukan bukti-bukti yang cukup untuk menetapkan keduanya sebagai tersangka. Bukti tersebut menunjukkan adanya indikasi penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Kejari Purwakarta akan terus berupaya untuk mengungkap seluruh fakta dan detail kasus ini.

Meskipun telah menetapkan dua tersangka, Kejari Purwakarta menegaskan bahwa proses penyidikan masih terus berlangsung. Pihak Kejari tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru yang ditetapkan dalam kasus ini. Proses penyelidikan dan penyidikan akan terus dilakukan secara profesional dan transparan.

Proses hukum akan terus berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kejari Purwakarta berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini dan memberikan keadilan bagi masyarakat.

Kronologi dan Detail Kasus Korupsi Diskanak Purwakarta

Pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha pembudidayaan ikan skala kecil di Diskanak Purwakarta tahun 2023, yang dianggarkan sebesar Rp2.265.430.609, menjadi pusat perhatian. Proyek ini diberikan kepada CV Mawar Indah, perusahaan yang dipimpin oleh DER, salah satu tersangka yang telah ditetapkan.

Kerugian negara yang ditaksir hampir mencapai Rp1 miliar menjadi fokus utama dalam penyelidikan. Kejari Purwakarta tengah menelusuri alur dana dan proses pengadaan untuk mengungkap detail kerugian yang sebenarnya.

Berikut poin-poin penting terkait kasus ini:

  • Nilai kontrak proyek: Rp2.265.430.609
  • Sumber anggaran: APBN Tahun 2023
  • Pelaku: IR (Pejabat Pembuat Komitmen Diskanak Purwakarta) dan DER (Direktur CV Mawar Indah)
  • Perkiraan kerugian negara: Hampir Rp1 miliar
  • Status: Dua tersangka telah ditetapkan, penyidikan masih berlanjut.

Kejari Purwakarta berkomitmen untuk mengungkap semua pihak yang terlibat dan memastikan proses hukum berjalan dengan adil dan transparan. Masyarakat diharapkan untuk bersabar dan menunggu proses hukum hingga tuntas.

Proses hukum yang sedang berjalan ini diharapkan memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi dan menjadi pembelajaran bagi semua pihak agar selalu menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Kejari Purwakarta akan terus berupaya untuk memulihkan kerugian negara yang diakibatkan oleh tindakan korupsi ini.

Artikel ini ditulis oleh
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter Redaksi Merdeka
Eks Kepala Puskesmas Plered Ditahan, Diduga Korupsi Rp927 Juta

Kejari Purwakarta menahan dua mantan Kepala Puskesmas Plered karena kasus dugaan korupsi yang merugikan negara hingga Rp927 juta, terkait pungli dan pemotongan dana operasional.

Korupsi
Kasus Korupsi Tol Padang-Pekanbaru: 7 Tersangka Berkasnya Rampung

Kejati Sumbar telah menyelesaikan berkas tujuh tersangka kasus korupsi pengadaan lahan tol Padang-Pekanbaru seksi Padang-Sicincin tahun 2020, dengan kerugian negara mencapai Rp27 miliar.

Korupsi
Tiga Tersangka Ditahan, Korupsi Pajak Kendaraan Bungo Capai Rp1,9 Miliar

Kejaksaan Negeri Bungo menahan tiga tersangka baru dalam kasus korupsi pajak kendaraan tahun 2019 yang merugikan negara hingga Rp1,9 miliar, menambah total tersangka menjadi tujuh orang.

Sumber Antara
Tiga Tersangka Ditahan, Korupsi Pajak Kendaraan Bungo Capai Rp1,9 Miliar

Kejaksaan Negeri Bungo menahan tiga tersangka baru dalam kasus korupsi pajak kendaraan tahun 2019 yang merugikan negara hingga Rp1,9 miliar, menambah total tersangka menjadi tujuh orang.

Sumber Antara
Lima Tersangka Korupsi Jembatan Merah Purbalingga Ditahan

Kejari Purbalingga menahan lima tersangka korupsi pembangunan Jembatan Merah tahun 2017-2018 yang merugikan negara hingga Rp13 miliar, berkas perkara segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Semarang.

Sumber Antara
Kasus Korupsi Pasar Inpres Bengkulu: 6 Terdakwa Dituntut Hukuman Penjara

Enam terdakwa kasus korupsi Pasar Inpres Bintuhan, Kaur, Bengkulu, dituntut hukuman penjara dan denda dengan total kerugian negara mencapai Rp2,6 miliar; satu terdakwa lainnya dituntut hukuman lebih ringan.

hukum
Kejari Dompu Periksa 20 Saksi Kasus Korupsi Dana PKK 2022-2023

Kejaksaan Negeri Dompu telah memeriksa 20 saksi terkait dugaan korupsi dana PKK tahun 2022-2023, termasuk istri Bupati Dompu, berdasarkan laporan masyarakat yang menuding adanya penyelewengan anggaran senilai Rp2 miliar.

Sumber Antara
Korupsi PUPR Lebong, Bengkulu: Kerugian Negara Capai Rp1,1 Miliar

Kejari Lebong, Bengkulu, mengungkap kasus korupsi di Dinas PUPR dengan kerugian negara mencapai Rp1,1 miliar, terkait proyek pemeliharaan jembatan dan tebas bayang tahun 2023; penggeledahan kantor dan penetapan tersangka segera dilakukan.

Sumber Antara
Kasus Korupsi Dana Desa Supiori Rp4,6 Miliar Masuk Tahap Penyidikan

Kejaksaan Negeri Biak terima SPDP kasus dugaan korupsi dana desa Kampung Ineki, Supiori, senilai Rp4,6 miliar yang telah naik ke tahap penyidikan oleh Polres Supiori, dengan kerugian negara mencapai Rp1,1 miliar lebih.

hukum
Kejari Sinjai Tahan Dua Tersangka Korupsi Irigasi Apparang Rp1,7 Miliar

Kejaksaan Negeri Sinjai menahan dua tersangka, SHW dan AA, terkait korupsi rehabilitasi irigasi Apparang senilai Rp7,5 miliar, dengan kerugian negara mencapai Rp1,7 miliar lebih.

konten ai
Polri Tetap Usut Kasus Korupsi Lahan Rusun Cengkareng

Polri menegaskan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan rusun Cengkareng terus berlanjut, meskipun tersangka mengajukan praperadilan yang dinyatakan tidak dapat diterima, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp649,89 miliar.

Korupsi
Dugaan Korupsi Puskesmas Kemusu, Boyolali: Dua Pegawai Jadi Tersangka, Negara Rugi Rp1,2 Miliar

Kejari Boyolali menetapkan dua pegawai Puskesmas Kemusu sebagai tersangka korupsi pengelolaan dana BLUD periode 2017-2022, dengan kerugian negara mencapai Rp1,2 miliar setelah pengembalian sebagian dana.

konten ai
Kejari Muara Enim Sita Rp150 Juta Terkait Korupsi Pembangunan Siring

Kejaksaan Negeri Muara Enim menyita Rp150 juta sebagai barang bukti korupsi proyek pembangunan siring jalan di Pulau Panggung, Muara Danau, yang diduga dikerjakan tidak sesuai standar dan merugikan keuangan negara.

hukum