KPK Pastikan Panggil Ridwan Kamil Terkait Kasus Korupsi Bank BJB

Mantan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, akan dipanggil KPK terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB senilai Rp222 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan memanggil Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat, terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) periode 2021-2023. Pemanggilan ini menyusul penggeledahan rumah Ridwan Kamil pada 10 Maret 2025, di mana sejumlah dokumen disita sebagai barang bukti. Kasus ini diduga mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp222 miliar.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menyatakan bahwa pemanggilan Ridwan Kamil bertujuan untuk klarifikasi terkait alat bukti yang telah disita dari rumahnya. KPK mengajak semua pihak untuk menunggu proses pemeriksaan lebih lanjut. Proses hukum ini masih berjalan, dengan KPK yang masih memeriksa saksi-saksi internal Bank BJB dan pihak vendor yang memenangkan proyek pengadaan iklan tersebut.

Pelaksana Harian Direktur Penyidikan KPK, Budi Sukmo Wibowo, menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Ridwan Kamil akan dijadwalkan setelah pemeriksaan saksi-saksi internal Bank BJB dan vendor selesai dilakukan. Hal ini menunjukkan komitmen KPK untuk melakukan investigasi secara menyeluruh dan teliti sebelum memanggil pihak-pihak terkait lainnya, termasuk mantan Gubernur Jawa Barat tersebut.

Proses pemeriksaan saksi-saksi internal Bank BJB dan vendor terkait pengadaan iklan masih berlangsung. KPK belum menyelesaikan pemeriksaan seluruh pihak yang terkait dalam kasus ini. Penyidik KPK memperkirakan kerugian negara akibat dugaan korupsi ini mencapai angka yang fantastis, yaitu Rp222 miliar.

Proses hukum yang sedang berjalan ini menandakan keseriusan KPK dalam mengungkap kasus dugaan korupsi di Bank BJB. Pemeriksaan yang teliti dan menyeluruh diharapkan dapat mengungkap seluruh fakta dan aktor yang terlibat dalam kasus ini.

Dengan adanya dugaan kerugian negara yang signifikan, kasus ini menjadi perhatian publik dan menuntut transparansi serta akuntabilitas dari semua pihak yang terlibat.

Penggeledahan rumah Ridwan Kamil oleh KPK pada 10 Maret 2025 telah menghasilkan penyitaan sejumlah dokumen. Dokumen-dokumen tersebut diduga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Penyidik KPK akan menganalisis dokumen-dokumen tersebut untuk memperkuat bukti dalam proses penyidikan.

Proses penyitaan ini merupakan bagian penting dari proses hukum yang sedang berjalan. Bukti-bukti yang dikumpulkan akan digunakan untuk memperkuat tuduhan dan menentukan langkah hukum selanjutnya. KPK akan terus bekerja keras untuk mengungkap seluruh fakta dan memastikan keadilan ditegakkan.

Dengan ditemukannya dokumen-dokumen tersebut, diharapkan proses penyidikan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. KPK berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya.

Setelah pemeriksaan saksi-saksi internal Bank BJB dan vendor selesai, KPK akan segera memanggil Ridwan Kamil untuk dimintai klarifikasi. Pemeriksaan ini merupakan bagian penting dari proses hukum untuk mengungkap kebenaran dan memastikan keadilan ditegakkan.

Publik berharap KPK dapat bekerja secara profesional dan transparan dalam menangani kasus ini. Pengungkapan seluruh fakta dan aktor yang terlibat sangat penting untuk mencegah terjadinya korupsi di masa mendatang. Proses hukum yang adil dan transparan akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Dengan kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp222 miliar, kasus ini menjadi sorotan publik. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum.

Proses hukum yang sedang berjalan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak. KPK berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini secara profesional dan transparan.