KPK Tegas: Praperadilan Bukan Alasan Hasto Mangkir

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menyatakan bahwa gugatan praperadilan yang diajukan Hasto Kristiyanto tidak menghalangi proses pemeriksaan kasus dugaan korupsi yang menjeratnya.

Jakarta, 17 Februari 2024 - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, kembali menjadi sorotan setelah mangkir dari panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi. Namun, Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menegaskan bahwa pengajuan praperadilan oleh Hasto bukanlah alasan yang sah untuk menghindari pemeriksaan.

"Kalau menurut ketentuan hukum, ada praperadilan tidak menghalangi proses pemeriksaan," tegas Tanak saat dikonfirmasi di Jakarta. Penjelasan ini langsung membantah klaim pihak Hasto yang sebelumnya mengajukan penundaan pemeriksaan dengan alasan praperadilan.

Tanak menjelaskan lebih lanjut bahwa hanya ada satu kondisi yang memungkinkan penundaan pemeriksaan, yaitu adanya perintah resmi dari hakim yang memimpin sidang praperadilan. "Kecuali ada penetapan hakim praperadilan yang menyatakan agar pemeriksaan perkara yang dimohonkan praperadilan ditunda sampai dengan adanya putusan," tambahnya. Dengan demikian, ketidakhadiran Hasto tanpa adanya penetapan hakim tersebut dianggap sebagai pelanggaran.

Sebelumnya, KPK telah menjadwalkan pemeriksaan Hasto pada Senin pagi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, membenarkan hal ini. Namun, kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy, menyampaikan surat permohonan penundaan pemeriksaan kepada KPK pada pukul 08.30 WIB.

Ronny Talapessy menjelaskan bahwa permohonan penundaan tersebut diajukan karena Hasto mengajukan dua gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan ini menyasar dua surat perintah penyidikan (sprindik) yang dikeluarkan KPK terhadap Hasto. Langkah ini merupakan upaya hukum Hasto untuk melawan penetapan dirinya sebagai tersangka.

Menariknya, sebelumnya, pada 13 Februari 2024, hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Djuyamto, telah menolak gugatan praperadilan Hasto terkait status tersangka. Hakim menyatakan permohonan praperadilan tersebut tidak dapat diterima karena dianggap kabur dan tidak jelas. Keputusan ini semakin memperkuat posisi KPK dalam melanjutkan proses pemeriksaan.

Hasto ditetapkan sebagai tersangka pada 24 Desember 2024 dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan Harun Masiku. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengungkapkan bahwa Hasto diduga mengatur dan mengendalikan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI) untuk melobi anggota KPU, Wahyu Setiawan. Tujuannya adalah untuk mengamankan posisi Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumsel I.

Lebih lanjut, Hasto juga diduga mengatur dan mengendalikan DTI untuk menerima dan mengantarkan uang suap kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina. Total suap yang diberikan mencapai 19.000 dolar Singapura dan 38.350 dolar AS pada periode 16 Desember 2019 sampai 23 Desember 2019. Atas perbuatannya, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan.

Kasus ini melibatkan beberapa pihak, termasuk Harun Masiku, Saeful Bahri, dan DTI. Mereka diduga bekerja sama untuk melakukan penyuapan agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024. Dengan demikian, kasus ini memiliki kompleksitas yang tinggi dan melibatkan berbagai pihak penting.

Pengajuan praperadilan oleh Hasto Kristiyanto tidak menghalangi proses hukum yang sedang berjalan. KPK menegaskan bahwa pemeriksaan tetap dapat dilakukan kecuali ada penetapan resmi dari hakim yang memimpin sidang praperadilan. Ketidakhadiran Hasto tanpa adanya penetapan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menghalangi proses hukum. Kasus ini terus berlanjut dan publik menantikan perkembangan selanjutnya.