KPU Banjarmasin Susun Laporan Pilkada 2024, Evaluasi Bersama Demi Pemilu yang Lebih Baik
KPU Banjarmasin menggelar FGD untuk mengevaluasi Pilkada 2024 dan menyusun laporan yang akan disampaikan ke KPU RI, melibatkan berbagai pihak demi perbaikan penyelenggaraan Pilkada mendatang.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) tengah gencar menyusun laporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Laporan tersebut nantinya akan diserahkan kepada KPU Kalsel dan diteruskan ke KPU RI. Proses penyusunan laporan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk media massa, pengamat pilkada, Bawaslu Banjarmasin, pasangan calon kepala daerah, dan pihak-pihak terkait lainnya.
Langkah ini diambil sebagai bentuk evaluasi menyeluruh terhadap jalannya Pilkada 2024 di Banjarmasin. Ketua KPU Banjarmasin, Rusnailah, menekankan pentingnya evaluasi bersama ini untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pilkada di masa mendatang. Proses evaluasi ini mencakup seluruh tahapan Pilkada, mulai dari persiapan hingga tindak lanjut pasca-pemilihan.
Evaluasi ini merupakan implementasi langsung dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Undang-undang tersebut mengamanatkan KPU kabupaten/kota untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Pilkada secara berkala. Hal ini bertujuan untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan jujur dan adil, serta memberikan pembelajaran berharga untuk pelaksanaan pemilihan berikutnya.
Evaluasi Bersama, Menuju Pilkada yang Lebih Baik
Dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar pada Minggu lalu, KPU Banjarmasin berdiskusi dengan berbagai pihak untuk mengidentifikasi permasalahan yang muncul selama Pilkada 2024. Hasil identifikasi ini akan menjadi bahan penting dalam penyusunan laporan yang akan disampaikan ke KPU RI. Rusnailah berharap, masukan dari berbagai pihak ini akan memberikan gambaran yang komprehensif tentang jalannya Pilkada.
Tujuan utama dari evaluasi ini adalah untuk mengidentifikasi berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi selama proses Pilkada. Dengan mengidentifikasi permasalahan tersebut, KPU Banjarmasin berharap dapat menemukan solusi dan perbaikan untuk proses pemilihan kepala daerah di masa mendatang. Proses ini diyakini akan menghasilkan Pilkada yang lebih baik, lebih transparan, dan lebih demokratis.
Keterlibatan berbagai pihak dalam FGD ini menunjukkan komitmen KPU Banjarmasin untuk menciptakan proses Pilkada yang inklusif dan partisipatif. Dengan melibatkan media, pengamat, dan para pihak terkait lainnya, diharapkan evaluasi ini akan menghasilkan rekomendasi yang komprehensif dan berimbang.
Rusnailah menambahkan, "Tujuannya untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi selama Pilkada dimulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga tindak lanjut dari pemilihan untuk disampaikan ke pusat." Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi ini tidak hanya berfokus pada aspek pelaksanaan saja, tetapi juga pada keseluruhan proses Pilkada.
Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pilkada
KPU Banjarmasin menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan proses Pilkada. Penyusunan laporan dan evaluasi ini merupakan bagian dari komitmen KPU untuk mewujudkan Pilkada yang jujur dan adil. Dengan adanya evaluasi yang transparan, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami proses Pilkada dan memberikan masukan yang konstruktif.
Rusnailah menyatakan, "Ini adalah mekanisme demokrasi, kami evaluasi melalui penyusunan laporan. Kami berharap proses pemilihan selalu transparan sebagai wujud demokrasi." Pernyataan ini menegaskan komitmen KPU Banjarmasin untuk menjaga integritas dan transparansi dalam penyelenggaraan Pilkada.
Laporan yang akan disampaikan ke KPU RI nantinya akan memuat temuan-temuan penting dari evaluasi yang telah dilakukan. Temuan-temuan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi KPU RI dalam menyusun kebijakan dan strategi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pilkada di seluruh Indonesia.
Dengan adanya evaluasi dan penyusunan laporan ini, diharapkan penyelenggaraan Pilkada di masa mendatang akan lebih baik dan lebih demokratis. KPU Banjarmasin berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pilkada agar sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku.
Proses evaluasi ini juga diharapkan dapat memberikan pembelajaran berharga bagi KPU di daerah lain. Dengan saling berbagi pengalaman dan pelajaran, diharapkan penyelenggaraan Pilkada di seluruh Indonesia dapat semakin baik dan lebih terarah.