KPU Serang Butuh Rp45 Miliar untuk PSU Pilkada, Minta Pemkab Serang Menutupi Kekurangan Anggaran
KPU Kabupaten Serang membutuhkan anggaran sekitar Rp45 miliar untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024, dan meminta Pemkab Serang menutupi kekurangan anggaran dari sisa anggaran sebesar Rp8,6 miliar.
Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Pilkada Kabupaten Serang 2024. Keputusan ini dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo pada Senin, 24 Februari 2024, dalam perkara Nomor 70 tahun 2025 PHP Bupati Serang. Hal ini mengakibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serang membutuhkan dana yang signifikan untuk menyelenggarakan PSU di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Sekretaris KPU Kabupaten Serang, Ade Wahyu Margono, menyatakan bahwa total kebutuhan anggaran PSU diperkirakan mencapai Rp45 miliar. Anggaran tersebut dibutuhkan untuk berbagai keperluan, termasuk honorarium badan ad hoc dan logistik pilkada. Anggaran yang tersedia saat ini sangat terbatas, hanya tersisa Rp8,6 miliar dari sisa anggaran Pilkada sebelumnya (Silpa).
Oleh karena itu, KPU Kabupaten Serang meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang untuk menutupi kekurangan anggaran tersebut yang mencapai puluhan miliar rupiah. Hal ini menjadi tantangan besar bagi Pemkab Serang dalam upaya memastikan pelaksanaan PSU Pilkada berjalan lancar dan sesuai ketentuan.
Kebutuhan Anggaran PSU Pilkada Kabupaten Serang
Rincian anggaran PSU yang dibutuhkan KPU Kabupaten Serang cukup besar. Salah satu pos anggaran terbesar adalah honorarium badan ad hoc yang mencapai Rp22,8 miliar. Angka ini menunjukkan betapa besarnya sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menyukseskan PSU Pilkada.
Selain honorarium, anggaran juga dialokasikan untuk berbagai kebutuhan logistik pilkada. Saat ini, KPU Kabupaten Serang masih melakukan pembahasan lebih rinci untuk menentukan total anggaran yang dibutuhkan secara pasti. Meskipun demikian, angka sementara Rp45 miliar tersebut telah memberikan gambaran besar kebutuhan dana untuk PSU.
Ade Wahyu Margono menambahkan bahwa jika Pemerintah Provinsi Banten bersedia membantu menanggung sebagian biaya, khususnya honorarium badan ad hoc, maka beban anggaran yang harus ditanggung Pemkab Serang dapat berkurang. Dengan dukungan provinsi, kekurangan anggaran yang harus ditutupi Pemkab Serang diperkirakan dapat turun menjadi sekitar Rp20 miliar.
Sumber Dana Tambahan dan Pembahasan Selanjutnya
Saat ini, sumber dana tambahan untuk menutupi kekurangan anggaran PSU masih dalam tahap pembahasan. KPU Kabupaten Serang dan Pemkab Serang sedang berupaya mencari solusi terbaik untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut. Proses pembahasan ini diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan yang jelas dan memastikan PSU Pilkada dapat terlaksana dengan baik.
Ketersediaan anggaran yang cukup merupakan faktor krusial dalam penyelenggaraan PSU Pilkada yang demokratis dan transparan. Proses pembahasan yang sedang berlangsung diharapkan dapat menghasilkan solusi yang efektif dan efisien, sehingga pelaksanaan PSU dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kejelasan sumber dana tambahan akan menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan PSU Pilkada Kabupaten Serang.
Perlu diingat bahwa putusan MK untuk PSU Pilkada Kabupaten Serang ini memiliki implikasi yang luas, tidak hanya bagi KPU dan Pemkab Serang, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Kabupaten Serang. Oleh karena itu, penyelesaian masalah anggaran ini menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik dan lancar.
Semoga proses pembahasan anggaran PSU Pilkada Kabupaten Serang dapat segera menemukan titik temu yang menguntungkan semua pihak dan menjamin pelaksanaan PSU yang sukses.