KPU Serang Tunggu Pedoman Teknis PSU Pilkada dari KPU RI

KPU Kabupaten Serang masih menunggu arahan teknis pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada dari KPU RI dan KPU Provinsi Banten setelah putusan Mahkamah Konstitusi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serang, Banten, masih menunggu pedoman teknis pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada dari KPU RI. Hal ini disampaikan Ketua KPU Kabupaten Serang, Muhamad Nasehudin, di Serang, Selasa (25/2). Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah memerintahkan KPU Kabupaten Serang untuk melaksanakan PSU, namun pelaksanaan teknisnya masih menunggu arahan lebih lanjut.

Nasehudin menjelaskan bahwa KPU diberi waktu paling lambat 60 hari untuk menyelesaikan PSU. Putusan MK akan menjadi dasar persiapan pelaksanaan PSU. Ia optimis penyelenggaraan PSU dapat berjalan lancar karena penyelenggara sudah terlatih. Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akan digunakan adalah DPT Pilkada 27 November 2024, sesuai dengan keputusan MK.

Terkait anggaran, Nasehudin menyatakan akan dilakukan penghitungan kebutuhan anggaran terlebih dahulu. Anggaran tersebut mencakup kebutuhan penyelenggaraan PSU, mulai dari kebutuhan operasional Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), sosialisasi, logistik, dan pencetakan ulang surat suara. KPU Kabupaten Serang akan berkoordinasi dengan KPU RI dan KPU Provinsi Banten serta Pemerintah Kabupaten Serang untuk memastikan kelancaran pelaksanaan PSU.

KPU Kabupaten Serang masih menunggu arahan teknis dari KPU RI dan KPU Provinsi Banten terkait pelaksanaan PSU. Ketua KPU Kabupaten Serang, Muhamad Nasehudin, menekankan pentingnya koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Kabupaten Serang, untuk memastikan ketersediaan anggaran dan sumber daya yang dibutuhkan. "Dengan waktu 60 hari ini tentu kita harus optimis, penyelenggara kita sudah terlatih. Dan untuk DPT dari Keputusan MK menggunakan DPT yang digunakan pada Pilkada tanggal 27 November 2024," kata Nasehudin.

Proses penghitungan kebutuhan anggaran untuk PSU sedang dilakukan. Anggaran yang dibutuhkan diperkirakan akan berbeda dengan anggaran Pilkada 2024 karena kebutuhan PSU yang spesifik. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Banten, Ahmad Subagja. "Semuanya sedang kita persiapkan mulai dari anggaran, tahapan, perencanaan, dan mekanisme penyusunan tahapan. Untuk estimasi anggaran belum dihitung karena tidak bisa kita samakan dengan pilkada kemarin karena untuk kebutuhan PSU tentu berbeda," jelasnya.

Selain anggaran, KPU juga tengah mempersiapkan berbagai aspek teknis lainnya, termasuk tahapan pelaksanaan PSU, perencanaan, dan mekanisme penyusunan tahapan. Koordinasi yang intensif dengan berbagai pihak, baik internal KPU maupun eksternal, menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan PSU Pilkada Kabupaten Serang.

Pelaksanaan PSU Pilkada Kabupaten Serang menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait dengan waktu yang terbatas dan kebutuhan anggaran yang perlu dihitung secara cermat. KPU Kabupaten Serang perlu memastikan ketersediaan sumber daya manusia (SDM), logistik, dan anggaran yang cukup untuk menunjang pelaksanaan PSU. Koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah dan KPU tingkat provinsi dan nasional sangat krusial untuk mengatasi tantangan tersebut.

Ketersediaan anggaran menjadi salah satu poin penting yang perlu diperhatikan. Anggaran yang dibutuhkan untuk PSU akan mencakup berbagai pos, termasuk honorarium petugas, logistik, dan sosialisasi. KPU Kabupaten Serang perlu melakukan perencanaan anggaran yang matang dan transparan agar pelaksanaan PSU dapat berjalan efektif dan efisien. Koordinasi dengan Pemkab Serang akan memastikan ketersediaan dukungan anggaran yang dibutuhkan.

Selain anggaran, aspek teknis lainnya juga perlu dipersiapkan dengan matang. Hal ini mencakup penyusunan jadwal pelaksanaan PSU, pengecekan DPT, dan penyediaan logistik yang dibutuhkan. KPU Kabupaten Serang perlu memastikan semua tahapan pelaksanaan PSU sesuai dengan aturan yang berlaku dan terlaksana dengan tertib dan lancar. Koordinasi yang baik dengan KPU Provinsi Banten dan KPU RI akan memastikan kesesuaian pelaksanaan PSU dengan pedoman dan aturan yang berlaku.

Dengan waktu 60 hari yang diberikan, KPU Kabupaten Serang perlu bekerja secara efisien dan efektif untuk memastikan PSU Pilkada Kabupaten Serang dapat berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang demokratis dan kredibel. Koordinasi dan kerja sama yang baik antara KPU Kabupaten Serang, KPU Provinsi Banten, KPU RI, dan Pemerintah Kabupaten Serang sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan PSU ini.

KPU Kabupaten Serang berkomitmen untuk melaksanakan PSU sesuai dengan aturan yang berlaku dan memastikan proses tersebut berjalan demokratis, transparan, dan akuntabel. Koordinasi yang intensif dengan berbagai pihak akan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan PSU Pilkada Kabupaten Serang.