KPU Sulsel Siap Laksanakan PSU Pilkada Palopo Usai MK Diskualifikasi Trisal Tahir
KPU Sulsel akan menindaklanjuti putusan MK terkait PSU Pilkada Palopo setelah Trisal Tahir didiskualifikasi, dengan Partai Demokrat mencari calon pengganti.
Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan untuk mendiskualifikasi Trisal Tahir sebagai calon Wali Kota Palopo dalam Pilkada 2024 karena masalah ijazah. Keputusan ini berdampak pada pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di Palopo, Sulawesi Selatan. KPU Provinsi Sulawesi Selatan kini bersiap menindaklanjuti putusan tersebut, menentukan jadwal, dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan PSU berjalan lancar.
Anggota KPU Sulsel, Ahmad Adiwijaya, menyatakan bahwa putusan MK telah diterima dan akan segera dipelajari. Tahapan selanjutnya meliputi koordinasi antar divisi di KPU Sulsel dan konsultasi dengan KPU RI untuk menentukan langkah teknis pelaksanaan PSU. Adiwijaya menekankan bahwa petunjuk teknis pelaksanaan PSU telah diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) tahun 2024, khususnya pasal 49 dan pasal 61, 62, dan 63 yang mengatur tentang PSU akibat rekomendasi Bawaslu dan putusan MK.
Meskipun Trisal Tahir didiskualifikasi, wakilnya, Akhmad Syarifuddin, masih berpeluang untuk melanjutkan kontestasi. Adiwijaya menjelaskan bahwa putusan MK memberikan kesempatan kepada partai pengusung untuk mengajukan calon pengganti. Hal ini sesuai dengan amar putusan MK yang menyatakan bahwa wakil calon yang tidak memiliki masalah dapat tetap mengikuti pemilihan dengan syarat partai politik atau gabungan parpol pengusung mengajukan calon pengganti.
Pelaksanaan PSU Pilkada Palopo
KPU Sulsel memastikan kesiapannya untuk melaksanakan PSU Pilkada Palopo sesuai dengan putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Terkait anggaran, Adiwijaya menjelaskan bahwa pendanaan PSU akan mengikuti aturan yang berlaku, yaitu berasal dari APBD Kota Palopo sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. KPU Sulsel akan berkoordinasi dengan divisi perencanaan untuk membahas teknis penganggaran.
KPU Sulsel juga telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Palopo terkait pelaksanaan PSU. Meskipun putusan MK baru dibacakan, KPU menyatakan kesiapannya untuk segera melaksanakan proses PSU. Proses PSU diperkirakan akan memakan waktu 90 hari, dan diperkirakan akan dilaksanakan pada bulan April 2024.
Proses PSU ini akan melibatkan berbagai pihak, termasuk KPU Kota Palopo, Pemerintah Kota Palopo, dan partai politik pengusung. Koordinasi dan kolaborasi yang baik antar pihak sangat penting untuk memastikan pelaksanaan PSU berjalan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Partai Demokrat Cari Pengganti Trisal Tahir
Ketua DPD I Partai Demokrat Sulsel, Ni'matullah Erbe, menyatakan bahwa partainya akan segera mencari figur pengganti Trisal Tahir. Terkait isu penggantian Trisal Tahir dengan istrinya, Naili Trisal, Erbe mengatakan hal tersebut akan dibicarakan secara baik-baik dengan Trisal Tahir. Partai Demokrat berkomitmen untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak.
Pencarian calon pengganti ini menjadi langkah penting bagi Partai Demokrat untuk memastikan kontestasi Pilkada Palopo tetap berjalan. Proses ini membutuhkan pertimbangan yang matang dan komunikasi yang efektif dengan berbagai pihak terkait. Keputusan final mengenai calon pengganti Trisal Tahir akan diumumkan setelah melalui proses internal partai.
Dengan demikian, putusan MK ini akan berdampak signifikan terhadap peta politik di Palopo. Proses PSU akan menjadi sorotan publik dan memerlukan pengawasan yang ketat untuk memastikan proses pemilihan berjalan adil dan demokratis.
Kesimpulan: Putusan MK yang mendiskualifikasi Trisal Tahir telah memicu pelaksanaan PSU Pilkada Palopo. KPU Sulsel siap melaksanakan putusan tersebut, sementara Partai Demokrat bersiap mencari calon pengganti. Proses PSU ini akan menjadi tahapan penting dalam menentukan pemimpin Kota Palopo selanjutnya.