Lakpesdam PBNU Desak Pengesahan RUU Perampasan Aset: Berantas Korupsi Jumbo!
Lakpesdam PBNU mendesak DPR dan Pemerintah segera mengesahkan RUU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam PBNU) mendesak pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana. Desakan ini disampaikan melalui konferensi pers di Jakarta pada Jumat, 28 Februari 2024, sebagai respons terhadap maraknya kasus korupsi yang merugikan keuangan negara dan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Ah Maftuchan dari Lakpesdam PBNU, kasus-kasus korupsi besar atau "korupsi jumbo" telah mengakibatkan penurunan drastis kesejahteraan masyarakat dan mengikis kepercayaan publik. Pihaknya menekankan perlunya reformasi menyeluruh dalam sistem pengawasan dan penindakan korupsi, dengan RUU Perampasan Aset sebagai instrumen hukum yang krusial.
Maftuchan juga menyoroti bahwa penanganan kasus korupsi di Indonesia selama ini hanya berfokus pada kerugian negara, tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, Lakpesdam PBNU mendorong agar dampak korupsi terhadap penurunan kesejahteraan, perekonomian nasional, kemiskinan, dan ketimpangan juga menjadi perhatian utama.
RUU Perampasan Aset: Solusi Tepat Atasi Korupsi?
Lakpesdam PBNU menilai RUU Perampasan Aset sebagai payung hukum yang tepat untuk memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). RUU ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi dan mengembalikan aset negara yang telah dikorupsi.
Maftuchan menjelaskan bahwa RUU ini penting untuk memperkuat upaya penegakan hukum dan mencegah praktik korupsi berulang. Dengan adanya RUU ini, diharapkan proses perampasan aset dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.
Namun, jika terdapat kendala dalam pembahasan RUU, baik secara politis maupun teknis, Lakpesdam PBNU meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
Hal ini menunjukkan keseriusan Lakpesdam PBNU dalam mendorong percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset. Mereka percaya bahwa dengan adanya kemauan politik yang kuat, pengesahan RUU ini dapat segera terwujud.
Tahun 2025: Tahun Bersih-Bersih Nasional dari Korupsi?
Lakpesdam PBNU juga mengajukan usulan agar Presiden Prabowo Subianto menetapkan tahun 2025 sebagai "Tahun Bersih-Bersih Nasional" dari tindak pidana korupsi. Presiden diminta untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi besar di tahun tersebut.
Dengan demikian, di tahun-tahun berikutnya, pemerintahan Presiden Prabowo dapat fokus pada pemenuhan janji-janji politik dan agenda-agenda pembangunan lainnya. Langkah ini diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Langkah Lakpesdam PBNU ini menunjukkan keprihatinan yang mendalam terhadap maraknya korupsi di Indonesia. Mereka berharap dengan adanya RUU Perampasan Aset dan komitmen dari pemerintah, Indonesia dapat terbebas dari praktik korupsi yang merugikan bangsa dan negara.
Desakan ini juga menjadi pengingat bagi pemerintah dan DPR untuk memprioritaskan pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai langkah nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Harapannya, RUU ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memberantas korupsi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.