Lakpesdam PBNU Dukung Pernyataan Presiden Prabowo Perangi Korupsi

Lakpesdam PBNU memberikan dukungan penuh terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi dan mendesak agar komitmen tersebut diwujudkan dengan aksi nyata.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Pernyataan tersebut disampaikan pada peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2). Hal ini disambut positif oleh berbagai pihak, termasuk Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam PBNU).

Dukungan tersebut disampaikan oleh Pengurus Lakpesdam PBNU, Ah Maftuchan, dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat (28/2). Maftuchan menekankan pentingnya dukungan nyata terhadap komitmen Presiden, bukan hanya sebatas pernyataan. Ia juga meminta agar komitmen tersebut ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret dan segera.

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang berbunyi, "Saya akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya dan dengan segala tenaga dan upaya yang bisa saya kerahkan tanpa pandang bulu. Prinsip yang sama akan menjadi fondasi dalam pengelolaan Danantara Indonesia," menjadi landasan utama dukungan Lakpesdam PBNU. Mereka berharap pernyataan tersebut bukan hanya retorika belaka, melainkan komitmen yang akan dijalankan secara efektif dan efisien.

Lakpesdam PBNU menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah yang tepat dan perlu didukung penuh. Namun, dukungan tersebut disertai dengan desakan agar komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk aksi nyata. Maftuchan menegaskan pentingnya peran kementerian, lembaga, dan aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti pernyataan tersebut.

Lembaga tersebut juga meminta agar Presiden menjadikan tahun 2025 sebagai tahun bersih-bersih sektor strategis nasional dari tindak pidana korupsi. Langkah ini dinilai penting agar di tahun-tahun berikutnya, Presiden dapat fokus pada pemenuhan janji-janji politik lainnya.

Selain itu, Lakpesdam PBNU mendorong pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana. RUU ini dianggap sebagai instrumen hukum yang tepat dalam memberantas korupsi secara efektif.

Terkait kasus-kasus korupsi besar yang baru-baru ini terungkap, Lakpesdam PBNU mendesak agar penegakan hukum dilakukan secara transparan dan berkeadilan. Mereka mendukung penuh upaya aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus-kasus tersebut.

Lakpesdam PBNU memandang korupsi sebagai kejahatan yang kompleks dan terorganisir, melibatkan banyak pihak, serta bermotif ekonomi-politik. Korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menimbulkan penderitaan bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi menjadi prioritas utama yang harus ditangani secara serius dan menyeluruh.

Perlu adanya langkah-langkah strategis dan terintegrasi untuk memberantas korupsi. Kerjasama antar lembaga, transparansi dalam proses penegakan hukum, serta dukungan dari masyarakat sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, Indonesia dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih, baik, dan bebas dari korupsi.

Dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Lakpesdam PBNU, diharapkan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi dapat diwujudkan secara nyata. Pernyataan tersebut harus diiringi dengan tindakan konkrit dan terukur agar dapat memberikan dampak positif bagi Indonesia. Pemberantasan korupsi merupakan langkah penting dalam membangun Indonesia yang lebih baik dan sejahtera.

Pengesahan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana juga diharapkan dapat memperkuat instrumen hukum dalam memberantas korupsi. Dengan adanya payung hukum yang kuat, diharapkan proses penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Hal ini akan memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi dan mencegah terjadinya korupsi di masa depan.