Luhut Yakin Efisiensi Anggaran Tak Seburuk Dugaan Publik

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, optimistis efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun tidak akan berdampak buruk seperti yang ditakutkan publik, meskipun ada tantangan pada beberapa program.

Jakarta, 19 Februari 2025 - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, meyakini dampak efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun tidak akan seburuk yang dikhawatirkan publik. Hal ini disampaikan Luhut dalam acara The Economic Insights 2025 di Jakarta, Rabu (19/2). Efisiensi ini merupakan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pelayanan publik yang lebih optimal. Angka tersebut terdiri dari Rp256,1 triliun dari anggaran kementerian/lembaga dan Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah.

Luhut menyatakan, "Memang ada sedikit isu mengenai efisiensi yang kena ke sana-sini, it’s okay, sekarang sudah kami perbaiki, bertahap, semua. Saya kira tidak akan terjadi seperti yang ditakutkan banyak orang." Ia optimistis tujuan efisiensi anggaran yang dicanangkan Presiden Prabowo akan terwujud sesuai rencana. Meskipun ada tantangan dalam implementasi beberapa program, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Luhut yakin masalah tersebut dapat diatasi. Program MBG sendiri merupakan program baru dengan target yang dipercepat.

Untuk memastikan keberhasilan program efisiensi, Luhut menekankan pentingnya audit dan tolok ukur agar proses implementasi program dapat terkontrol. Ia menambahkan, "Disiplin fiskal dan semua program Presiden Prabowo ini, semua jalan, tidak ada masalah sebenarnya ke depan ini. Dengan efisiensi yang dilakukan, ini akan jalan."

Efisiensi anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto melalui surat bernomor S-37/MK.02/2025, dan disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mencakup belanja operasional dan non-operasional, namun tidak termasuk belanja pegawai dan bantuan sosial. Namun, efisiensi ini menimbulkan sejumlah kekhawatiran, seperti potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap tenaga honorer di lingkungan kementerian/lembaga (K/L) dan kenaikan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Menanggapi kekhawatiran tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan melalui konferensi pers pada Jumat (14/2) bahwa efisiensi anggaran di perguruan tinggi negeri (PTN) tidak boleh berdampak pada nilai UKT. Efisiensi yang dilakukan PTN hanya untuk anggaran sektor Meeting, Incentives, Conventions, and Exhibitions (MICE). Terkait PHK tenaga honorer, pemerintah akan melakukan penelitian lebih lanjut. Sri Mulyani menyatakan, "PHK honorer di K/L dengan ini disampaikan bahwa tidak ada PHK di lingkungan K/L. Kami memastikan bahwa langkah efisiensi atau rekonstruksi anggaran K/L tidak terdampak terhadap tenaga honorer."

Luhut Binsar Pandjaitan juga menyinggung perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan efisiensi anggaran. Hal ini penting untuk memastikan bahwa efisiensi tidak berdampak negatif pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah berkomitmen untuk terus memantau dan mengevaluasi dampak dari kebijakan efisiensi anggaran ini.

Pemerintah telah dan akan terus melakukan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak negatif dari efisiensi anggaran. Salah satunya adalah dengan melakukan audit dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program-program pemerintah. Selain itu, pemerintah juga akan terus berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan masukan dan saran dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran.

Pemerintah juga akan fokus pada peningkatan kualitas belanja pemerintah agar lebih efektif dan efisien. Hal ini akan dilakukan dengan cara mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor publik. Dengan demikian, diharapkan efisiensi anggaran dapat berjalan optimal tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik.

Secara keseluruhan, pemerintah optimistis bahwa kebijakan efisiensi anggaran ini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia dalam jangka panjang. Namun, pemerintah tetap berkomitmen untuk terus memantau dan mengevaluasi dampak dari kebijakan ini serta melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Meskipun terdapat kekhawatiran dari berbagai pihak, pemerintah berupaya untuk meminimalisir dampak negatif dan memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak akan mengganggu pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran menjadi kunci keberhasilan program ini.