Menaker Koordinasikan Pemberian THR untuk Pengemudi Ojol

Menaker Yassierli telah melakukan koordinasi lintas kementerian terkait tuntutan pemberian THR bagi pengemudi ojek daring, dengan menekankan pentingnya harmonisasi hubungan antara platform dan pengemudi.

Jakarta, 17 Februari 2024 - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan telah melakukan koordinasi intensif dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait polemik pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para pengemudi taksi dan ojek online (ojol).

Dalam pertemuannya dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dan Menteri Perhubungan, Menaker menekankan pentingnya mencari solusi bersama untuk memastikan kesejahteraan para pengemudi ojol. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari diskusi sebelumnya antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perhubungan pada 24 Januari 2024, yang membahas perlindungan pekerja di layanan berbasis aplikasi sebagai bagian dari program prioritas pemerintah.

Menaker Ida Fauziyah menjelaskan bahwa salah satu pendekatan yang dipertimbangkan adalah melihat THR sebagai bagian dari budaya Indonesia, khususnya menjelang Idul Fitri. Hal ini diharapkan dapat mendorong hubungan harmonis dan saling menguntungkan antara platform dan para pengemudi.

“THR ini adalah budaya kita, dan kita jadikan momentum THR ini sebagai bukti bahwa pengusaha (platform) dan kemudian driver itu memang (harus) harmonis (dan saling menguntungkan) bersama-sama,” ungkap Menaker Ida Fauziyah.

Pemerintah, tegas Menaker, berkomitmen untuk mendengarkan aspirasi para pengemudi ojol dan memastikan kesejahteraan mereka. Koordinasi lintas kementerian ini bertujuan untuk menciptakan regulasi yang melindungi hak-hak pekerja sekaligus mendorong hubungan industrial yang baik antara platform dan pengemudi.

Menaker menekankan pentingnya kolaborasi untuk mencapai solusi yang adil bagi semua pihak. Proses regulasi yang sedang berjalan diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang melindungi kesejahteraan pengemudi ojol tanpa menghambat perkembangan industri digital.

"Kita inginkan bagaimana momentum soal (tuntutan pemberian) THR ini membangun kerja sama yang lebih baik antara pengusaha platform dan teman-teman driver. (Aspirasi dari pekerja) Ini adalah proses regulasi yang harus kita lewati," tambah Menaker Ida Fauziyah.

Koordinasi ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi pekerja di sektor ekonomi digital yang terus berkembang. Pemerintah berupaya menyeimbangkan kepentingan para pengemudi ojol dengan keberlanjutan bisnis platform digital.

Pemberian THR bagi pengemudi ojol menjadi isu penting yang memerlukan solusi komprehensif. Koordinasi lintas kementerian ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang adil dan berkelanjutan, yang melindungi hak-hak pekerja sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk terus berdialog dan mencari solusi terbaik demi terwujudnya harmoni dan kesejahteraan bersama antara platform dan para pengemudi.

Langkah pemerintah ini menunjukkan komitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan berkelanjutan bagi para pekerja di sektor ekonomi digital. Dengan pendekatan yang kolaboratif, diharapkan dapat tercipta solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.