Mendagri Pastikan Layanan Publik Tetap Prima Selama WFA Lebaran 2025
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan layanan publik tetap beroperasi optimal selama kebijakan Work From Anywhere (WFA) diterapkan pada periode mudik Lebaran 2025.
Bandarlampung, 13 Maret 2024 - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan instruksi penting terkait operasional layanan publik selama periode mudik Lebaran 2025. Dalam rapat koordinasi persiapan mudik Lebaran 2025 di Bandarlampung, Mendagri menekankan pentingnya layanan publik tetap berjalan optimal meskipun kebijakan Work From Anywhere (WFA) diterapkan.
Mendagri menyampaikan keprihatinannya terkait potensi terganggunya layanan publik akibat kebijakan WFA. "Tadi kami sudah membicarakan terkait WFA kepada gubernur, bupati dan walikota. Dan saya minta jangan sampai ada yang kosong, semua layanan publik harus tetap berjalan," tegas Mendagri Tito Karnavian.
Hal ini bertujuan untuk memastikan masyarakat tetap dapat mengakses layanan publik dengan lancar selama periode mudik Lebaran. Mendagri meminta para kepala daerah dan pimpinan instansi untuk mengatur strategi agar pelayanan publik tetap berjalan optimal. Tidak boleh ada layanan publik yang terhenti atau terganggu selama periode WFA.
Tata Kelola WFA untuk Layanan Publik yang Optimal
Mendagri menekankan pentingnya perencanaan yang matang dalam penerapan kebijakan WFA. "Para pimpinan harus mengatur stafnya masing-masing, agar mereka bekerja bergantian sehingga layanan publik tidak terganggu," imbuhnya. Sistem kerja bergantian ini diharapkan dapat meminimalisir dampak WFA terhadap operasional layanan publik.
Lebih lanjut, Mendagri meminta kepala daerah untuk melakukan apel kesiapsiagaan menjelang mudik Lebaran 2025. Hal ini untuk mengantisipasi berbagai potensi kendala yang mungkin terjadi, seperti bencana alam. "Dan tadi sudah meminta ke kepala daerah untuk membuat apel kesiapsiagaan, sebab kita tidak tahu kapan akan terjadi banjir, atau ancaman lain. Sehingga semua unsur harus meningkatkan kesiapsiagaan, semua harus siap untuk memberi jaminan ke masyarakat agar lebih tenang dan nyaman selama mudik," jelas Mendagri.
Apel kesiapsiagaan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan seluruh pihak dalam menghadapi berbagai kemungkinan kendala dan memastikan keamanan serta kenyamanan masyarakat selama periode mudik.
Antisipasi Kepadatan Arus Mudik dengan WFA
Pemerintah menerapkan kebijakan WFA bagi ASN dan BUMN di pusat dan daerah pada 24 Maret hingga 7 April 2025. Kebijakan ini merupakan salah satu upaya untuk mengurai kepadatan arus mudik yang diprediksi akan terjadi pada 21 Maret 2025.
Selain WFA, pemerintah juga mengambil langkah lain untuk mengurai kepadatan arus mudik. "Supaya konsentrasi arus mudik dan arus balik tidak tinggi sekali, selain menerapkan WFA, sekolah baik swasta atau negeri pun sudah diliburkan pada 21 Maret. Ini diharapkan bisa membuat arus mudik dan balik terurai serta tidak terkonsentrasi pada waktu yang pendek," tambah Mendagri.
Liburan sekolah ini diharapkan dapat mengurangi jumlah kendaraan di jalan raya dan meratakan arus mudik sehingga tidak terjadi penumpukan di waktu yang bersamaan. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan kelancaran dan keamanan arus mudik Lebaran 2025.
Dengan berbagai strategi yang telah disiapkan, pemerintah berupaya untuk memastikan kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2025 serta tetap menjaga operasional layanan publik agar tetap berjalan optimal. Komitmen ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.