Menko Polkam Jamin Harga Pangan Terkendali Selama Ramadan dan Lebaran 2025

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan memastikan harga pangan tetap terkendali selama bulan Ramadan hingga Lebaran 2025 dengan pengawasan ketat dan penegakan HET.

Jakarta, 21 Februari 2025 - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan, memberikan jaminan kepada masyarakat terkait stabilitas harga pangan selama bulan Ramadan hingga Lebaran 2025. Pemerintah, tegasnya, akan bekerja keras untuk memastikan harga-harga kebutuhan pokok tetap terkendali dan terjangkau.

Dalam siaran pers resmi yang dikeluarkan Jumat lalu, Menko Polkam menjelaskan bahwa upaya pengendalian harga pangan dilakukan melalui pemantauan ketat terhadap harga pasar dan penegakan Harga Eceran Tertinggi (HET). Langkah ini diambil untuk mencegah lonjakan harga yang dapat memberatkan masyarakat, khususnya selama bulan suci Ramadan dan perayaan Idul Fitri.

Meskipun Pemerintah telah menetapkan HET untuk sejumlah komoditas pangan, seperti Minyakita sebesar Rp15.700,00 per liter, realisasinya di lapangan masih menunjukkan angka yang lebih tinggi, mencapai Rp17.500,00 per liter. Situasi ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah karena berpotensi menimbulkan kesulitan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok.

Menko Polkam Budi Gunawan menekankan komitmen pemerintah untuk mencegah praktik-praktik curang yang dapat memanipulasi harga pangan. "Kami tidak menoleransi pengusaha yang melanggar sehingga dapat merugikan masyarakat, apalagi pada bulan puasa," tegasnya. Pernyataan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi konsumen dan memastikan ketersediaan pangan yang cukup dengan harga yang wajar.

Pemerintah berharap dengan pengawasan yang ketat, situasi keamanan pangan tetap kondusif dan masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dengan tenang tanpa khawatir akan beban ekonomi yang meningkat. Namun, detail teknis pengawasan dan lembaga yang bertanggung jawab masih belum dijelaskan secara rinci oleh Menko Polkam.

Selain intensifikasi pengawasan, Menko Polkam juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dengan melaporkan setiap praktik penjualan di atas HET atau penimbunan barang kepada pihak berwenang. Partisipasi aktif masyarakat dinilai penting untuk mendukung upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan.

Meskipun belum dijelaskan secara detail, upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan kemungkinan besar melibatkan koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait. Kementerian Perdagangan, misalnya, kemungkinan besar berperan dalam memantau pergerakan harga di pasar dan memastikan distribusi barang berjalan lancar. Sementara itu, lembaga penegak hukum dapat berperan dalam menindak tegas pelaku pelanggaran HET.

Pemerintah mungkin juga akan mempertimbangkan langkah-langkah lain, seperti peningkatan produksi pangan, subsidi, atau bahkan impor untuk memastikan ketersediaan pasokan yang cukup. Semua ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kelangkaan dan lonjakan harga yang tidak terkendali.

Pemerintah juga perlu memastikan transparansi informasi harga kepada masyarakat. Dengan akses informasi yang mudah dan akurat, masyarakat dapat lebih mudah memantau harga dan melaporkan jika ditemukan penyimpangan.

Partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam menjaga stabilitas harga pangan. Dengan melaporkan setiap praktik curang, masyarakat dapat membantu pemerintah dalam menindak pelaku dan mencegah terjadinya manipulasi harga. Selain itu, masyarakat juga dapat berperan dalam mengendalikan konsumsi dan menghindari pembelian barang secara berlebihan yang dapat memicu kelangkaan.

Keberhasilan upaya pengendalian harga pangan selama Ramadan dan Lebaran 2025 sangat bergantung pada kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Komitmen bersama untuk menciptakan pasar yang adil dan transparan sangat diperlukan untuk memastikan semua lapisan masyarakat dapat menikmati bulan Ramadan dan Lebaran dengan tenang dan nyaman.

Pemerintah perlu memastikan informasi terkait HET dan mekanisme pengaduan mudah diakses oleh masyarakat luas. Sosialisasi yang masif dan efektif sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi harga pangan.