Mensos dan Menteri PKP Jamin Bansos Tepat Sasaran, Kerja Sama dengan KPK Ditingkatkan

Menteri Sosial dan Menteri Perumahan Rakyat mengunjungi KPK untuk membahas ketepatan data bansos dan perumahan rakyat, demi memastikan program pemerintah tepat sasaran dan mencegah korupsi.

Jakarta, 18 Maret 2024 - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf dan Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Menpera) Maruarar Sirait mengunjungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari Selasa. Tujuan kunjungan tersebut adalah untuk membahas ketepatan data dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) dan program perumahan rakyat. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan program-program pemerintah berjalan efektif dan bebas dari penyelewengan.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menjelaskan bahwa kunjungan kedua menteri tersebut merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam mewujudkan program pembangunan 3 juta rumah dan penyaluran bansos tepat sasaran. "Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan dana yang dialokasikan untuk program perumahan dan bantuan sosial tepat sasaran, sehingga keuangan negara tidak disalahgunakan," ujar Tanak.

Kunjungan ini juga bertujuan untuk memanfaatkan data yang akurat guna memastikan bantuan sosial dan program perumahan rakyat tepat sasaran, mencegah potensi penyelewengan dana, dan mendukung program pemerintah secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan.

Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa KPK memberikan masukan penting terkait pentingnya akurasi data untuk penyaluran bansos. "Masukan utama dari pimpinan KPK adalah pentingnya data yang akurat dan tepat sasaran, terutama untuk bantuan sosial," kata Maruarar Sirait. Ia juga menyampaikan rencana kerja sama kelembagaan dengan KPK untuk memperkuat pencegahan korupsi.

Kerja sama tersebut akan mencakup berbagai aspek, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), pencegahan korupsi, dan penegakan hukum. "Kami akan merumuskan kerja sama secara substansial dan akan kembali ke KPK untuk membahas hal tersebut lebih lanjut," tambahnya. Langkah ini menunjukkan komitmen Kementerian Perumahan Rakyat untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi.

Kerja sama yang akan dibangun antara Kementerian Perumahan Rakyat dan KPK diharapkan dapat menghasilkan sistem yang lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan program perumahan rakyat. Dengan demikian, program tersebut dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Mensos Saifullah Yusuf menegaskan bahwa penyaluran bansos tepat sasaran merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. "Presiden Prabowo telah menginstruksikan agar bantuan sosial, khususnya yang disalurkan melalui Kementerian Sosial, tepat sasaran," kata Saifullah Yusuf. Untuk mencapai hal tersebut, data yang akurat menjadi kunci utama.

Pemerintah telah menugaskan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengonsolidasikan data dari berbagai kementerian dan lembaga. Hasilnya adalah Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang akan menjadi acuan dalam penyaluran bansos ke depannya. "Bansos akan berpedoman pada DTSEN pada triwulan kedua," jelas Mensos.

Penggunaan DTSEN diharapkan dapat meminimalisir potensi kesalahan sasaran dalam penyaluran bansos dan memastikan bantuan tersebut sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Langkah ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi program bantuan sosial.

Dengan adanya kerja sama antara Kementerian Sosial, Kementerian Perumahan Rakyat, dan KPK, diharapkan penyaluran bansos dan program perumahan rakyat dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pencegahan korupsi.