Menteri PKP Minta Data Biaya Bangun Rumah Subsidi untuk FLPP 2025
Menteri Perumahan Rakyat (PKP) meminta asosiasi pengembang perumahan memberikan data biaya pembangunan rumah subsidi untuk menentukan harga rumah subsidi dan skema FLPP 2025 yang lebih tepat sasaran dan menguntungkan semua pihak.
Jakarta, 1 Januari 2025 - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara), meminta data rinci biaya pembangunan rumah subsidi kepada asosiasi pengembang perumahan. Data ini krusial untuk menghitung skema baru rumah subsidi, khususnya revisi proporsi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun 2025.
Menurut Menteri Ara, informasi biaya pembangunan rumah (tanpa harga tanah) sangat dibutuhkan BPKP untuk perhitungan skema FLPP. Beliau mengungkapkan telah berdiskusi langsung dengan Kepala BPKP melalui telepon, dan BPKP akan mengirimkan surat resmi kepada asosiasi pengembang untuk memperoleh data tersebut. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Ara di Jakarta, Sabtu lalu.
Data akurat biaya pembangunan rumah subsidi menjadi kunci penetapan harga jual yang tepat dan bijaksana. Pertimbangan inflasi dan faktor ekonomi lainnya juga akan dipertimbangkan dalam penentuan harga. Keputusan ini diambil untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
Menteri Ara menegaskan komitmennya untuk menciptakan kebijakan perumahan yang menguntungkan semua pihak: rakyat, negara, dan pengusaha. Beliau menekankan pentingnya keuntungan bagi pengembang agar dapat membayar pajak, serta keuntungan bagi rakyat melalui harga dan kualitas rumah yang wajar. Negara pun diuntungkan melalui pajak dan pertumbuhan ekonomi.
Program FLPP, yang dananya bersumber dari APBN, harus tepat sasaran. Oleh karena itu, pengawasan ketat akan dilakukan untuk memastikan hanya masyarakat yang benar-benar membutuhkan yang mendapat akses pembiayaan perumahan ini. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden.
Kementerian PKP sedang merevisi desain alokasi dana APBN untuk FLPP di tahun 2025. Tujuannya adalah untuk menghemat APBN dan meningkatkan porsi penyaluran KPR FLPP dengan anggaran yang tersedia. Anggaran FLPP 2025 telah ditetapkan sebesar Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah.
Dengan revisi porsi penyaluran FLPP, diharapkan penyaluran KPR FLPP dapat ditingkatkan. Data biaya pembangunan rumah subsidi dari para pengembang menjadi elemen penting dalam keberhasilan revisi kebijakan ini dan memastikan program FLPP tepat sasaran serta efisiensi anggaran.