Menteri PPN Harap Pembangunan NTT Dukung Penurunan Kemiskinan

Menteri PPN/Kepala Bappenas berharap pembangunan di NTT dapat menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan indeks pembangunan manusia, selaras dengan RPJPN 2025-2029.

Kupang, 14 Mei 2024 - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Rachmat Pambudy, menyampaikan harapannya agar pembangunan di Nusa Tenggara Timur (NTT) periode 2025-2029 mampu mendorong penurunan angka kemiskinan dan peningkatan indeks pembangunan manusia. Hal ini disampaikannya melalui konferensi daring dari Jakarta, Rabu, saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Provinsi NTT.

Menurut Menteri Rachmat, diperlukan keselarasan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Sasaran pembangunan, khususnya pertumbuhan ekonomi, harus mampu berkontribusi nyata pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ia menekankan pentingnya sinergi untuk mencapai tujuan bersama ini. "Diperlukan keselarasan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, dan mengimbau agar sasaran pembangunan pertumbuhan ekonomi dapat mendukung penurunan kemiskinan dan peningkatan indeks modal manusia," katanya.

Pemerintah pusat, lanjut Menteri Rachmat, berkomitmen untuk mendukung pembangunan di daerah, dan mengharapkan adanya kolaborasi yang erat untuk memastikan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini penting untuk mencapai visi Indonesia sebagai negara maju.

Menteri Rachmat memaparkan beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan NTT. Pertama, pentingnya penyelarasan antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2029 dan RPJMD 2025-2029 Provinsi NTT. Kedua, harus ada penyesuaian dengan kondisi ekonomi Indonesia pada tahun 2026. Ketiga, pokok-pokok rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) perlu dikaji bersama. Keempat, kondisi pembangunan NTT saat ini harus menjadi pertimbangan utama.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa RPJPN 2025-2029 merupakan periode pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. "Ini adalah langkah penting dan fondasi kita, untuk bersama mencapai sasaran perkapita menuju negara maju," tegasnya. Ia juga menekankan pentingnya strategi afirmatif dalam pembangunan Indonesia Timur, termasuk konservasi dan penguatan konektivitas infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan, serta pengembangan superhub pariwisata dan ekonomi kreatif bertaraf internasional.

Menteri Rachmat berharap agar program "Sekolah Rakyat" dapat diimplementasikan secara efektif untuk membebaskan masyarakat dari kemiskinan dan meningkatkan akses pendidikan. "RPJPN adalah milik kita bersama yang harus diterjemahkan ke dalam setiap rencana kerja oleh Kementerian dan Daerah. Kita ingin memastikan pembangunan Sekolah Rakyat harus diimplementasikan dan membebaskan masyarakat dari rantai kemiskinan," ujarnya. Ia menutup sambutannya dengan harapan agar NTT dapat terbebas dari kemiskinan dan rendahnya kualitas pendidikan.

Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud, dalam sambutannya menekankan pentingnya sinkronisasi dan penyelarasan hierarki perencanaan pembangunan. Ia menyebutkan tiga landasan utama RPJPN, yaitu transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola. Restuardy mengapresiasi tema RKPD 2026 Provinsi NTT, yaitu 'Peningkatan Produktifitas Untuk Ketahanan Pangan dan Energi, serta Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif', yang selaras dengan tema RKP nasional.

Ia juga mengapresiasi upaya sinkronisasi indikator dan sasaran pembangunan di tingkat nasional dan daerah. Restuardy berharap Musrenbang dapat menjadi forum yang efektif untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah dengan RPJPN, RPJMD, dan RKPD. "Semoga ini bisa menghasilkan loncatan pembangunan bagi Nusa Tenggara Timur," harapnya.

Secara keseluruhan, Musrenbang ini menekankan pentingnya kolaborasi dan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di NTT, khususnya dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.