Mobil Dinas Dedi Mulyadi Diredistribusi untuk Optimalkan Pelayanan Publik di Jabar

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mendistribusikan 16 mobil dan 5 motor dinasnya untuk meningkatkan pelayanan publik di berbagai OPD, salah satunya dialihfungsikan menjadi ambulans.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, telah menginstruksikan redistribusi sejumlah mobil dan motor dinasnya. Langkah ini diambil untuk mengoptimalkan penggunaan aset pemerintah dan meningkatkan pelayanan publik di Jawa Barat. Proses redistribusi ini melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan telah dimulai pada Senin, 24 Februari 2024.

Pendistribusian ini meliputi 16 unit kendaraan roda empat dan 5 unit roda dua yang sebelumnya digunakan untuk operasional di Gedung Pakuan. Salah satu mobil dinas yang menarik perhatian adalah Mercedes Benz Sprinter, yang dialihfungsikan menjadi ambulans atau rumah sakit keliling. Langkah ini menunjukkan komitmen Dedi Mulyadi untuk meningkatkan akses kesehatan bagi masyarakat Jawa Barat.

Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jawa Barat, Adi Komar, menjelaskan bahwa Gubernur Dedi Mulyadi hanya akan menggunakan satu mobil dinas, yaitu Toyota Innova Zenix. Sisa kendaraan dinas lainnya akan didistribusikan kepada OPD yang membutuhkan, dengan beberapa unit memerlukan perbaikan terlebih dahulu sebelum dapat digunakan.

Menurut Adi Komar, redistribusi kendaraan dinas ini sejalan dengan visi Dedi Mulyadi untuk mencapai efisiensi anggaran. Efisiensi, kata Adi, bukan berarti memangkas anggaran, tetapi lebih kepada merealokasikan anggaran ke sektor yang lebih membutuhkan dan berdampak langsung pada pelayanan masyarakat. Ini sejalan dengan pernyataan Dedi Mulyadi yang disampaikan sebelumnya.

"Hakikatnya mengoptimalkan pos anggaran mana yang perlu di-support dan diprioritaskan. Jadi dengan distribusi kendaraan, Pak Gubernur ingin optimalkan kendaraan yang ada itu untuk operasional semisal Satpol PP di-support kendaraan roda dua, dan Dishub untuk daya jelajah yang lebih luas," jelas Adi Komar.

Dengan demikian, redistribusi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas operasional berbagai OPD di Jawa Barat. Contohnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan mendapatkan dukungan kendaraan roda dua untuk meningkatkan mobilitas, sementara Dinas Perhubungan (Dishub) akan mendapatkan kendaraan yang mendukung jangkauan operasional yang lebih luas.

Beberapa kendaraan dinas yang didistribusikan antara lain: Toyota Alphard 2020, Hyundai Ioniq 5 2022, Hyundai Ioniq sedan 2020, Toyota Camry 2016, Toyota Crown 2017, Hyundai Ioniq sedan 2020 (mobil patwal), Toyota Fortuner 2014 (mobil patwal), Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI A3, Toyota Rush 2014, Suzuki APV 2016, Daihatsu Gran Max pick-up 2015, Motor Royal Enfield 2020, Motor BMW Motorrad 2020, Honda CB500X (motor patwal), Yamaha Xmax 250 (motor patwal), dan Honda CB500X.

Salah satu poin penting dari redistribusi ini adalah pengubahan mobil Mercedes Benz Sprinter menjadi ambulans atau rumah sakit keliling. Ide ini berasal dari Gubernur Dedi Mulyadi sendiri. Beliau menginginkan agar mobil tersebut dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih mudah diakses masyarakat.

"Pak Sekda, oleh Bapak ini dialokasikan ini ubah jadi mobil rumah sakit. Yang ada pemeriksaan jantung, pemeriksaan ibu hamil, kalau perlu bisa mendeteksi kanker di sini, pemeriksaan darah," ujar Dedi Mulyadi kepada Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman.

Dengan adanya ambulans ini, diharapkan pelayanan kesehatan di daerah terpencil atau yang sulit dijangkau akan semakin meningkat. Fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam ambulans ini akan sangat membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan medis segera.

Langkah Gubernur Dedi Mulyadi ini mendapat apresiasi karena menunjukkan kepedulian terhadap peningkatan pelayanan publik di Jawa Barat. Dengan merealokasikan aset pemerintah yang ada, diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal dan efisien.

Dengan demikian, redistribusi mobil dinas ini bukan hanya sekadar efisiensi anggaran, tetapi juga merupakan strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Jawa Barat. Langkah ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi pemerintah daerah lainnya dalam mengoptimalkan penggunaan aset pemerintah untuk kepentingan masyarakat.