Mudik 2025: Pemerintah Pastikan Layanan Transportasi Lancar, Terintegrasi, dan Inklusif

Kementerian PANRB dan Kemenhub memastikan layanan transportasi tetap optimal selama mudik Lebaran 2025, dengan pemanfaatan teknologi digital dan layanan inklusif bagi masyarakat rentan.

Menteri PANRB Rini Widyantini dan Menteri Perhubungan Duddy Purwagandhi memastikan layanan transportasi publik tetap berjalan lancar selama mudik Lebaran 2025. Kerja sama antar kementerian ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang komprehensif dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dilakukan melalui koordinasi yang intensif dan pemanfaatan teknologi digital untuk penyebaran informasi serta pengaduan.

Kesiapan layanan mudik ini dibahas dalam pertemuan kedua menteri pada Selasa di Jakarta. Kementerian PANRB, sesuai amanat UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, memastikan keberlangsungan pelayanan publik, termasuk manajemen tata kelola dan pemanfaatan transformasi digital. Kemenhub, sebagai leading sector, telah mengintegrasikan data melalui Digiportasi dan membuka kanal pengaduan 24 jam melalui LAPOR!.

Selain memastikan kelancaran transportasi, pemerintah juga memprioritaskan layanan inklusif bagi kaum rentan. Pelayanan publik esensial seperti keamanan, keselamatan, kesehatan, dan transportasi harus tetap tersedia dan mudah diakses, sesuai Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2025. Pemerintah berupaya memberikan pelayanan yang lebih cepat, sigap, dan terkoordinasi, dengan menjadikan kaum rentan sebagai prioritas utama.

Kementerian Perhubungan telah menyiapkan berbagai strategi untuk memastikan kelancaran arus mudik. Salah satunya adalah integrasi data melalui Digiportasi, Layanan Digital Sektor Transportasi. Sistem ini memungkinkan pemantauan dan pengelolaan data transportasi secara terpusat dan real-time. Selain itu, kanal pengaduan masyarakat yang aktif 24 jam melalui LAPOR! siap menerima dan menindaklanjuti setiap keluhan.

Pemanfaatan teknologi digital juga berperan penting dalam penyebaran informasi terkait mudik. Informasi mengenai jadwal keberangkatan, rute, dan kondisi lalu lintas dapat diakses dengan mudah melalui berbagai platform digital. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam merencanakan perjalanan mudik.

Kementerian PANRB juga memastikan bahwa transformasi digital diterapkan secara efektif dalam memberikan informasi dan layanan kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, serta memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna jasa transportasi.

Pemerintah menerapkan kebijakan flexible working arrangement (FWA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 24-27 Maret 2025. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan lalu lintas di awal masa mudik. Dengan pengaturan kerja yang lebih fleksibel, ASN dapat mengatur waktu kerja mereka sehingga dapat mengurangi beban lalu lintas di jalan raya.

Penerapan FWA ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk mengoptimalkan pelayanan publik tanpa menghambat arus mudik. Dengan pengaturan kerja yang lebih adaptif, pelayanan publik tetap berjalan optimal tanpa menghambat perjalanan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam menciptakan arus mudik yang lebih lancar.

Menteri Rini Widyantini menjelaskan bahwa kebijakan FWA ini bertujuan untuk memberikan solusi yang efektif dalam mengurangi kemacetan lalu lintas saat mudik. Dengan memberikan fleksibilitas waktu kerja, diharapkan ASN dapat mengatur waktu perjalanan mereka sehingga tidak bersamaan dengan puncak arus mudik.

Menteri Rini dan rombongan juga mengunjungi Command Center Kementerian Perhubungan dan Posko Pusat Angkutan Lebaran Tahun 2025. Command Center berfungsi sebagai pusat informasi dan pemantauan sektor transportasi secara real-time. Sementara itu, Posko Pusat Angkutan Lebaran Tahun 2025 melibatkan 22 stakeholder terkait untuk mendukung kelancaran mudik.

Posko ini diibaratkan sebagai Mal Pelayanan Publik (MPP) terpadu yang memungkinkan pengambilan keputusan cepat dan tepat terkait sektor transportasi selama mudik. Kedua fasilitas ini memastikan koordinasi dan kolaborasi antar instansi pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden untuk selalu berkolaborasi demi perbaikan pelayanan publik.

Dengan adanya Command Center dan Posko ini, diharapkan seluruh layanan di instansi pemerintah terkait dapat terkoordinasi dan terorkestrasi dengan baik. Tujuannya adalah untuk memastikan layanan transportasi berjalan lancar dan masyarakat mendapatkan pelayanan yang komprehensif dan adil.

Menteri Rini menyampaikan apresiasi kepada ASN yang tetap bertugas selama mudik. Beliau berharap kolaborasi antar kementerian akan menghasilkan layanan transportasi yang optimal dan masyarakat terlayani dengan baik. Menhub Duddy Purwagandhi juga menyampaikan terima kasih kepada Kementerian PANRB atas dukungannya dalam memastikan kelancaran layanan transportasi selama mudik.