Mutasi Pejabat Lombok Timur Tertunda, Tunggu Izin Mendagri

Bupati Lombok Timur menunda mutasi pejabat eselon II dan III karena masih menunggu izin resmi dari Menteri Dalam Negeri.

Lombok Timur, NTB, 23 April 2024 - Penundaan mutasi sejumlah pejabat di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi sorotan. Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menjelaskan bahwa proses mutasi, khususnya untuk jabatan eselon II, masih terhambat karena menunggu izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

"Kami telah mengajukan izin, tetapi belum keluar dan diharapkan dalam waktu dekat ini izin dari Mendagri itu bisa keluar," ungkap Bupati Haerul Warisin saat ditemui di Lombok Timur, Rabu. Beliau menjelaskan bahwa banyak posisi penting saat ini dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt), dan beliau ingin segera mendefinitifkan posisi-posisi tersebut agar kinerja pemerintahan dapat berjalan optimal.

Langkah ini, menurut Bupati, bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Lombok Timur. Dengan pejabat definitif, diharapkan program-program pembangunan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terlaksana dengan lebih baik.

Bupati Haerul Warisin menegaskan bahwa sistem meritokrasi akan tetap menjadi pedoman utama dalam penentuan posisi pejabat. Beliau menyampaikan pesan agar para pejabat tidak perlu khawatir atau resah dengan isu mutasi yang beredar. "Mutasi bukan sekadar rotasi biasa, melainkan bagian dari upaya untuk mengukur kemampuan dan kinerja ASN dalam menjalankan tugasnya," tegasnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pejabat ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan kompetensi dan keahliannya.

Lebih lanjut, Bupati menekankan bahwa mutasi jabatan bukanlah hal yang perlu ditakuti. Sebaliknya, rotasi jabatan ini merupakan bagian dari strategi untuk mengoptimalkan potensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Lombok Timur. Tujuan utamanya adalah meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

"Seluruh pejabat diminta tidak perlu takut. Ini adalah bagian dari upaya kami untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik," kata Bupati Haerul Warisin, memberikan jaminan kepada para ASN di Lombok Timur.

Meskipun memastikan adanya pergeseran jabatan dalam waktu dekat, Bupati Haerul Warisin masih enggan mengungkapkan jadwal pasti pelaksanaan mutasi. Ketika ditanya mengenai waktu pelaksanaan, beliau hanya tersenyum dan memberikan jawaban singkat. Beliau juga merahasiakan nama-nama pejabat yang akan dimutasi.

Sikap tertutup Bupati ini memicu berbagai spekulasi di kalangan pejabat dan ASN Lombok Timur. Namun, banyak yang meyakini bahwa mutasi akan dilakukan dalam beberapa minggu ke depan. Hal ini dianggap sebagai bagian dari strategi penyegaran organisasi pemerintahan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik.

Beberapa jabatan eselon II yang saat ini masih dijabat oleh Plt antara lain Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Lombok Timur. Selain itu, cukup banyak jabatan eselon III yang juga masih dijabat oleh Plt di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Mutasi ini diharapkan dapat memberikan penyegaran dan peningkatan kinerja di berbagai sektor pemerintahan Lombok Timur. Dengan menempatkan pejabat yang tepat pada posisi yang sesuai, diharapkan pelayanan publik dapat ditingkatkan dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Proses mutasi ini juga diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi ASN untuk mengembangkan potensi dan keahliannya. Dengan adanya rotasi jabatan, diharapkan akan tercipta dinamika positif dalam pemerintahan Lombok Timur.