Ombudsman RI Minta Dukungan DPR untuk Rekonstruksi Anggaran yang Terpotong
Ombudsman RI meminta dukungan Komisi II DPR untuk rekonstruksi anggaran setelah pemotongan signifikan yang menghambat kinerja pengawasan pelayanan publik.
Jakarta, 19 Februari 2024 - Ombudsman Republik Indonesia (Ombudsman RI) tengah berupaya keras mengatasi dampak pemotongan anggaran yang signifikan. Pemotongan ini terjadi setelah program efisiensi pemerintah diterapkan, sehingga mengganggu operasional dan kinerja Ombudsman dalam mengawasi pelayanan publik. Untuk mengatasi hal ini, Ombudsman RI telah meminta dukungan Komisi II DPR RI untuk melakukan rekonstruksi anggaran.
Pertemuan antara Ombudsman RI dan Komisi II DPR RI berlangsung pada Selasa (18/2) di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, menyampaikan bahwa pemotongan anggaran telah membatasi kemampuan Ombudsman dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pemotongan anggaran ini berdampak pada berbagai program, termasuk program 'Ombudsman On The Spot' yang bertujuan mendekatkan layanan Ombudsman kepada masyarakat.
"Program Akses Ombudsman RI atau Ombudsman On The Spot dalam upaya untuk mendekatkan masyarakat menjadi terkendala serta anggaran untuk penyelesaian laporan masyarakat dan pencegahan malaadministrasi menjadi terbatas," ungkap Najih.
Dampak Pemotongan Anggaran terhadap Kinerja Ombudsman
Pemotongan anggaran sebesar Rp91 miliar pasca rekonstruksi berdampak serius terhadap operasional Ombudsman. Sebelum rekonstruksi, Ombudsman bahkan kesulitan membayar gaji pegawai, sewa gedung, dan kebutuhan operasional lainnya. Anggaran setelah rekonstruksi difokuskan untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut.
Proses penyelesaian laporan masyarakat juga terhambat. Verifikasi lapangan yang seringkali membutuhkan perjalanan jauh menjadi kendala utama. Selain itu, program Survei Kepatuhan Standar Pelayanan Publik yang merupakan bagian penting dari pencegahan malaadministrasi, juga terdampak. "Maka dengan adanya efisiensi ini kami tidak bisa melakukan penilaian standar pelayanan publik. Diharapkan kami dapat rekonstruksi kembali sehingga pemotongan akan lebih kecil melihat lembaga pengawas lainnya tidak terkena pemotongan program efisiensi," jelas Najih.
Anggota Ombudsman, Dadan Suharmawijaya, menambahkan bahwa anggaran Ombudsman kini kembali ke level tahun 2017. Padahal, jumlah kantor perwakilan Ombudsman telah meningkat dari 16 menjadi 34, dan jumlah laporan masyarakat yang ditangani juga jauh lebih banyak. Akibatnya, anggaran untuk penyelesaian laporan di tahun 2025 bahkan menjadi Rp0 karena difokuskan untuk gaji pegawai dan operasional kantor.
"Ini dikarenakan peraturan sebelumnya disampaikan bahwa tidak diperbolehkan adanya pemecatan pegawai sehingga anggaran dialokasikan kepada pegawai dan kebutuhan perwakilan," terang Dadan.
Dukungan Komisi II DPR
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan dukungan penuh terhadap upaya rekonstruksi anggaran Ombudsman. Pihaknya menekankan pentingnya penguatan Ombudsman melalui berbagai jaringan, baik formal maupun informal. "Dimaksimalkan agar banyak yang semakin tahu kondisi Ombudsman sehingga kita bisa berjuang bersama," ujar Rifqinizamy.
Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima, menyarankan Ombudsman untuk melakukan kuantifikasi laporan masyarakat yang terselesaikan dengan anggaran sebelum efisiensi. Hal ini penting sebagai bahan pertimbangan dalam proses rekonstruksi anggaran selanjutnya. "Diharapkan nantinya akan ada tambahan anggaran bagi lembaga-lembaga negara yang dianggap penting," tambah Aria.
Laporan kinerja Ombudsman tahun 2024 menunjukkan bahwa mayoritas laporan masyarakat disampaikan secara langsung melalui tatap muka. Hal ini menunjukkan pentingnya kehadiran fisik Ombudsman di tengah masyarakat untuk menjangkau dan melayani masyarakat secara efektif. Rekonstruksi anggaran diharapkan dapat mengembalikan kinerja Ombudsman ke level optimal dan memastikan pelayanan publik yang efektif dan akuntabel.