PAN Hormati Putusan MK Soal Masa Jabatan Ketua Parpol

Wakil Ketua Umum PAN, Eddy Soeparno, menyatakan hormat atas putusan MK yang menolak gugatan uji materi terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik, menekankan pentingnya demokrasi internal partai.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak permohonan uji materi terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik. Putusan ini disambut dengan pernyataan penghormatan dari Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI. Pernyataan tersebut disampaikan pada Kamis, 15 Mei 2023, di Jakarta.

Menurut Eddy Soeparno, putusan MK tersebut sejalan dengan prinsip dasar pengelolaan partai politik di PAN. Pengurus dan anggota partai, tegasnya, senantiasa menjalankan aturan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, termasuk sistem pemilihan ketua umum dan masa jabatannya. Ia menekankan pentingnya menjalankan proses demokrasi internal partai.

Eddy Soeparno menilai gugatan uji materi yang diajukan ke MK sejak awal tidak relevan. Ia berpendapat bahwa proses demokrasi internal partai politik harus dijalankan melalui mekanisme internal, seperti kongres atau muktamar. Dengan demikian, putusan MK ini dianggapnya memperkuat prinsip tersebut.

PAN menyatakan menghormati putusan MK yang menolak gugatan uji materi terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Umum PAN, Eddy Soeparno. Sikap ini menunjukkan komitmen PAN terhadap mekanisme internal partai dan proses demokrasi di dalam tubuh partai.

Eddy Soeparno menjelaskan bahwa keputusan-keputusan strategis di PAN ditetapkan oleh anggota dan pengurus partai melalui mekanisme yang telah diatur dalam AD/ART. Oleh karena itu, ia menilai putusan MK tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip yang dianut oleh PAN.

Lebih lanjut, Eddy Soeparno menegaskan bahwa PAN akan terus berupaya memperkuat kelembagaan partai dan memastikan bahwa demokrasi, baik prosedural maupun substansial, dijalankan secara konsisten. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk membenahi dan meningkatkan kualitas partai.

Eddy Soeparno menekankan pentingnya demokrasi internal dalam partai politik. Ia menyatakan bahwa PAN selalu terbuka terhadap masukan, ide, dan saran dari masyarakat. Hal ini merupakan komitmen PAN dalam merawat demokrasi dan memperkuat hubungan dengan rakyat.

Sebagai partai yang lahir dari rahim reformasi, PAN memiliki komitmen kuat terhadap demokrasi. Oleh karena itu, PAN selalu berupaya untuk relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta memperjuangkan aspirasi rakyat baik di legislatif maupun eksekutif.

PAN juga menyadari pentingnya beradaptasi dengan dinamika eksternal. Komitmen untuk terus berbenah dan menunaikan amanat rakyat menjadi landasan bagi langkah-langkah yang akan diambil ke depan. Hal ini menunjukkan keseriusan PAN dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya pada Rabu, 14 Mei 2023, menyatakan tidak menerima permohonan uji materi Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pasal tersebut mengatur mengenai masa jabatan ketua umum partai politik.

Ketua MK, Suhartoyo, membacakan putusan tersebut dalam sidang di Gedung MK, Jakarta. Putusan ini memiliki implikasi penting bagi partai politik di Indonesia, karena menegaskan bahwa aturan mengenai masa jabatan ketua umum tetap berlaku.

Dengan putusan ini, partai politik di Indonesia tetap harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang terkait masa jabatan ketua umum. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas dan kepastian hukum dalam pengelolaan partai politik.

PAN, sebagai salah satu partai politik di Indonesia, menyatakan menghormati putusan MK tersebut dan akan terus menjalankan aturan yang berlaku. Sikap ini menunjukkan komitmen PAN terhadap hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.