Patroli Siber 24/7: Pemerintah Awasi Konten Negatif Online

Kementerian Kominfo membentuk patroli siber 24 jam untuk memantau dan menganalisis informasi serta konten negatif online, terutama pornografi anak yang harus ditangani dalam waktu empat jam.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) membentuk patroli siber yang beroperasi 24 jam penuh untuk memantau dan menganalisis informasi serta konten negatif di dunia maya. Langkah ini diungkapkan Direktur Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital Kominfo, Muchtarul Huda, sebagai upaya pencegahan penyebaran konten dan informasi yang merugikan.

"Kami memiliki sistem yang beroperasi 24 jam sehari, tujuh hari seminggu. Artinya, kami tidak pernah libur, bahkan di hari libur nasional seperti Idul Fitri," ujar Huda dalam acara Safer Internet Day di Jakarta, Kamis (27/2).

Berbagai jenis informasi dan konten negatif menjadi sasaran analisis, terutama yang berkaitan dengan pornografi anak yang dikategorikan sebagai pelanggaran mendesak. Penanganan konten negatif ini didasarkan pada dua kriteria: pelanggaran mendesak dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Huda menjelaskan, pornografi anak termasuk dalam kategori kasus mendesak sehingga membutuhkan penanganan yang berbeda. "Pornografi anak merupakan salah satu kasus yang mendesak, sehingga harus ditangani secara berbeda. Artinya, kita harus menghapus atau memblokirnya dalam waktu empat jam," tegas Huda.

Proses penghapusan atau pemblokiran konten negatif, khususnya pornografi anak, dilakukan dengan cepat untuk meminimalisir dampak buruk yang dapat ditimbulkan. Kominfo bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan efektivitas pengawasan dan penindakan.

Sistem patroli siber ini dirancang untuk mendeteksi dan menanggapi berbagai bentuk konten negatif secara cepat dan tepat. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan ruang digital yang aman bagi seluruh masyarakat, terutama anak-anak.

Huda menekankan pentingnya kerja sama optimal antar pemangku kepentingan untuk melindungi anak-anak di ruang digital. Perlindungan anak di dunia digital bukan hanya tanggung jawab orang tua sebagai wali, tetapi juga sekolah, pemerintah, penegak hukum, LSM, dan setiap penyelenggara sistem elektronik (PSE).

"Semua pemangku kepentingan harus bekerja sama dan memprioritaskan kepentingan anak-anak," kata Huda. Anak-anak sebagai generasi penerus bangsa berhak mendapatkan lingkungan digital yang aman, ramah, dan nyaman agar dapat diarahkan untuk mencapai hasil positif terbaik.

Kominfo menyadari pentingnya kolaborasi untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat dan aman. Kerja sama ini meliputi edukasi, pencegahan, dan penegakan hukum. Dengan demikian, diharapkan dapat meminimalisir dampak negatif dari konten berbahaya bagi anak-anak.

Kominfo berkomitmen untuk menciptakan lingkungan digital yang aman bagi anak-anak Indonesia. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk melindungi generasi muda dari pengaruh negatif di dunia maya. Kominfo secara aktif melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan hal tersebut, termasuk dengan meningkatkan literasi digital bagi masyarakat.

Inisiatif patroli siber 24/7 ini merupakan salah satu bentuk nyata komitmen pemerintah dalam melindungi anak-anak dari konten negatif di internet. Dengan kerja sama yang baik dari semua pihak, diharapkan Indonesia dapat menciptakan ruang digital yang aman dan positif bagi anak-anak.

Pentingnya peran serta semua pihak, termasuk orang tua, sekolah, dan masyarakat, dalam mengawasi aktivitas anak-anak di dunia maya juga ditekankan. Edukasi dan literasi digital menjadi kunci utama dalam melindungi anak-anak dari bahaya konten negatif di internet.