Pemantauan UMK 2025 Kudus: 40 Perusahaan Disasar, Nol Pelanggaran Ditemukan

Tim pemantau kepatuhan UMK 2025 di Kudus telah memeriksa 16 dari 40 perusahaan dan belum menemukan pelanggaran, meskipun pemantauan dilakukan tanpa melibatkan Apindo dan SPSI.

Kudus, Jawa Tengah - Pemerintah Kabupaten Kudus gencar melakukan pemantauan kepatuhan perusahaan dalam pembayaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2025. Fokus pengawasan tertuju pada 40 perusahaan menengah dan kecil di wilayah tersebut. Upaya ini dimulai sejak sepekan lalu dengan melibatkan dua tim pengawas yang telah mengunjungi 16 perusahaan hingga saat ini.

Agus Juanto, Kabid Hubungan Industrial dan Perselisihan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus, menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran menjadi alasan tidak dilibatkannya Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dalam proses pemantauan tahun ini. Meskipun demikian, pemantauan tetap dilakukan secara intensif oleh dua tim setiap harinya.

Dengan target 40 perusahaan, Agus optimistis proses pemantauan akan selesai sebelum akhir Februari 2025. "Dari 16 perusahaan yang sudah kami kunjungi, sejauh ini belum ditemukan pelanggaran. Semua perusahaan yang kami datangi telah mematuhi ketentuan UMK 2025 sebesar Rp2.680.485,72," ujarnya.

Pemantauan tidak hanya berfokus pada kepatuhan UMK 2025 saja. Tim pengawas juga melakukan pembinaan terkait norma kerja lainnya, termasuk jam kerja, lembur, dan struktur skala upah. Agus menekankan pentingnya pemahaman bahwa UMK bukanlah upah standar dan hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja 0-1 tahun. "Untuk pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun, perusahaan wajib menerapkan struktur skala upah sesuai dengan kompetensi karyawan masing-masing," tambahnya.

Ia juga menjelaskan bahwa struktur skala upah dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan perusahaan. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam penerapan aturan UMK, dengan tetap memperhatikan kesejahteraan pekerja.

Bagi perusahaan yang melanggar ketentuan upah minimum, ancaman sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 90 ayat (1) sangat nyata. Pasal tersebut secara tegas melarang pengusaha membayar upah di bawah UMK. Sementara itu, pasal 185 ayat (1) menetapkan sanksi pidana penjara minimal satu tahun dan maksimal empat tahun, atau denda minimal Rp100 juta dan maksimal Rp400 juta.

Kesimpulannya, Pemerintah Kabupaten Kudus berkomitmen untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap UMK 2025. Meskipun dengan keterbatasan anggaran, pemantauan tetap dilakukan secara intensif dan hingga saat ini belum ditemukan pelanggaran. Hal ini menunjukkan upaya proaktif pemerintah daerah dalam melindungi hak-hak pekerja dan menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil.