Pemda Gorontalo Serahkan Laporan Keuangan Unaudited 2024 ke BPK, Tunjukkan Transparansi dan Akuntabilitas

Pemerintah daerah se-Provinsi Gorontalo menyerahkan laporan keuangan unaudited tahun 2024 kepada BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, menandakan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, memimpin penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Tahun 2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo pada Jumat, 21 Maret 2024. Penyerahan ini dilakukan langsung oleh para kepala daerah se-Provinsi Gorontalo, menandai langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penyerahan LKPD unaudited tersebut disaksikan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, Hery Purwanto. Kegiatan ini melibatkan Gubernur Gorontalo, Bupati Gorontalo (Sofyan Puhi), Bupati Bone Bolango (Ismet Mile), Bupati Boalemo (Rum Pagau), Bupati Pohuwato (Saipul Mbuinga), Wakil Wali Kota Gorontalo (Indra Gobel), dan Penjabat Bupati Gorontalo Utara (Sila Botutihe). Kehadiran mereka secara langsung menunjukkan komitmen tinggi terhadap proses audit dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Gubernur Gusnar Ismail menyampaikan harapannya agar proses ini dapat terus meningkatkan kualitas laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah. Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di Provinsi Gorontalo. "Semoga ini menjadi pertanda bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan baik di provinsi maupun kabupaten/kota senantiasa transparan, akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan," ujar Gusnar.

Penyerahan LKPD unaudited ini merupakan langkah proaktif dari pemerintah daerah se-Provinsi Gorontalo dalam mendukung proses audit yang dilakukan oleh BPK. Dengan menyerahkan laporan keuangan secara tepat waktu, diharapkan proses pemeriksaan dapat berjalan lancar dan efisien.

Proses audit yang dilakukan oleh BPK diharapkan dapat memberikan koreksi dan masukan yang berharga bagi pemerintah daerah. Masukan tersebut akan digunakan untuk memperbaiki kekurangan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.

Kehadiran para Sekretaris Daerah, Inspektur, dan Kepala Badan Keuangan Daerah turut memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mendukung proses audit ini. Mereka berperan penting dalam memastikan kelengkapan dan keakuratan data yang dilaporkan.

Gubernur Gusnar Ismail berharap BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dapat memberikan arahan dan petunjuk untuk meningkatkan kualitas laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah. Ia juga berharap adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan BPK dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Proses audit ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan akurat mengenai pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Gorontalo. Hasil audit ini akan menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan perencanaan pembangunan di masa mendatang. Dengan demikian, diharapkan pembangunan di Provinsi Gorontalo dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Melalui transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Proses penyerahan LKPD unaudited ini merupakan salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut.

Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Tahun 2024 oleh pemerintah daerah se-Provinsi Gorontalo kepada BPK merupakan langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan BPK diharapkan dapat menghasilkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berdampak positif bagi pembangunan di Provinsi Gorontalo.