Pemerintah Patok Inflasi 2025 di 2,5 Persen: Strategi dan Tantangan

Pemerintah menetapkan target inflasi 2025 sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen, dengan berbagai strategi pengendalian inflasi untuk menghadapi berbagai risiko ekonomi global dan domestik.

Pemerintah menetapkan target inflasi 2025 sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen. Hal ini diputuskan dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) 2025, Jumat lalu di Jakarta. Angka ini ditetapkan sebagai upaya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, mengingat inflasi 2024 tercatat 1,57 persen (year on year/yoy).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa target tersebut mempertimbangkan berbagai faktor yang berpotensi mempengaruhi perekonomian. Risiko ketidakpastian global, seperti volatilitas harga komoditas, suku bunga acuan The Fed yang tinggi, perubahan iklim, dan kebijakan ekonomi global, menjadi pertimbangan utama.

Meskipun proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2025 diperkirakan di bawah rata-rata historis (sekitar 3,2 persen), Airlangga menyoroti capaian Indonesia dalam Purchasing Power Parity (PPP) yang menempatkan ekonomi Indonesia di peringkat ke-8, melampaui negara-negara seperti Italia dan Prancis. Ini menunjukkan daya beli masyarakat Indonesia yang cukup kuat.

Selain target inflasi utama, TPIP juga menetapkan target inflasi komponen bergejolak (volatile food/VF) di kisaran 3,0-5,0 persen. Untuk mencapai target tersebut, TPIP merumuskan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2025-2027 yang mencakup beberapa langkah strategis.

Strategi pengendalian inflasi meliputi beberapa poin penting. Pertama, memastikan keterjangkauan harga komoditas pangan dan tarif angkutan, terutama selama Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), termasuk Idul Fitri. Kedua, meningkatkan produktivitas pangan untuk menjaga ketersediaan pasokan. Ketiga, menjamin kelancaran distribusi pangan antarwilayah. Keempat, memperkuat data pangan yang akurat dan terpercaya. Terakhir, memperkuat sinergi komunikasi untuk mengelola ekspektasi inflasi masyarakat.

Pemerintah juga berencana mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi bertema “Produktivitas untuk Ketahanan Pangan dan Stabilitas Harga” pada akhir Agustus 2025, yang akan dipimpin langsung oleh Presiden. Rakor ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan langkah-langkah pengendalian inflasi.

Untuk mendukung ketahanan pangan, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp144,6 triliun. Anggaran ini akan digunakan melalui berbagai program, termasuk Transfer ke Daerah (TKD), Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan infrastruktur pertanian, dan program non-fisik seperti pengembangan pertanian berkelanjutan dan pelatihan petani.

Dengan berbagai strategi dan anggaran yang disiapkan, pemerintah optimistis dapat mencapai target inflasi 2025. Namun, tantangan masih tetap ada, terutama dari ketidakpastian ekonomi global. Oleh karena itu, koordinasi dan pemantauan yang ketat sangat penting untuk memastikan keberhasilan pengendalian inflasi.