Pemkab Bantul Tingkatkan Sinergi OPD untuk Pembangunan Daerah

Pemkab Bantul menggelar Rakor pengendalian daerah untuk meningkatkan sinergi antar OPD dalam pembangunan, evaluasi kinerja, dan memastikan pembangunan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Bantul, 31 Januari 2024 - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Daerah Triwulan IV Tahun 2024. Tujuannya? Sederhana: meningkatkan kerja sama dan koordinasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam membangun daerah. Rakor ini jadi kunci strategi Pemkab Bantul untuk evaluasi kinerja dan sinergi antar OPD.

Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, menekankan pentingnya kolaborasi dalam pembangunan. Menurut beliau, pembangunan bukan tanggung jawab satu pihak, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen pemerintahan. Rakor ini, kata Bupati, jadi ajang mengevaluasi capaian, mengidentifikasi tantangan, dan mencari solusi bersama.

Akuntabilitas dan transparansi menjadi sorotan utama Bupati. "Setiap program harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat," tegasnya. Pemkab Bantul memastikan dana APBD digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini penting demi mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan.

Beberapa program prioritas Pemkab Bantul meliputi peningkatan infrastruktur, penguatan sektor pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan ekonomi kerakyatan. Program-program ini menjadi fokus utama untuk mencapai kemajuan daerah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul, Agus Budiraharja, menjelaskan beberapa poin penting yang dibahas dalam Rakor. Pembahasan meliputi capaian ekonomi makro Bantul, kinerja pembangunan hingga akhir 2024, perbandingan kinerja dengan kabupaten lain, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

Data yang dipaparkan cukup menarik. Persentase kemiskinan di Bantul pada 2024 mencapai 11,66 persen (sekitar 126.960 jiwa). Angka ini turun 0,30 persen (1.580 jiwa) dibanding tahun 2023. Tren penurunan kemiskinan ini, menurut Sekda, terus berlanjut beberapa tahun terakhir.

Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka di Bantul tercatat 3,62 persen. Walaupun mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, angka ini masih di atas rata-rata DIY pada tahun 2023 dan 2024. Namun, jika dibandingkan dengan data nasional, tingkat pengangguran terbuka Bantul menunjukkan penurunan konsisten selama lima tahun terakhir.

Kesimpulannya, Rakor ini menjadi bukti komitmen Pemkab Bantul untuk meningkatkan sinergi antar OPD. Dengan evaluasi kinerja dan fokus pada program prioritas, diharapkan pembangunan di Bantul dapat berjalan efektif dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan.