Pemkab Bekasi Cetak 1,2 Juta SPPT PBB, Target PAD Rp825 Miliar
Pemkab Bekasi mencetak 1.264.713 SPPT PBB P2 untuk tahun 2025 guna mempercepat pembayaran pajak dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp825,5 miliar.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi mencetak massal 1.264.713 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB P2) untuk tahun 2025. Langkah ini diinisiasi untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Penjabat Bupati Bekasi, Dedy Supriadi, memimpin seremoni pencetakan massal SPPT PBB P2 ini. Pencetakan lebih awal bertujuan untuk mempercepat distribusi ke wajib pajak dan mempermudah proses pembayaran. "Kita saksikan bersama pencetakan massal SPPT PBB P2. Tujuannya percepatan pendistribusian kepada wajib pajak sehingga bisa lebih cepat membayar dan menjadi pemasukan daerah," ujar Dedy di Cikarang, Rabu.
Bapenda Kabupaten Bekasi ditugaskan untuk mendistribusikan SPPT PBB P2 kepada seluruh wajib pajak segera setelah pencetakan selesai. Percepatan distribusi ini diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pajak sesuai target, sehingga berdampak positif pada PAD Kabupaten Bekasi.
Pemkab Bekasi juga berupaya memudahkan akses pembayaran pajak. Salah satu inovasi yang dihadirkan adalah 'Digital Lounge' di kantor pelayanan Bapenda, yang merupakan kerjasama dengan Bank BJB. 'Digital Lounge' ini menyediakan fasilitas untuk mengakses aplikasi pembayaran pajak, sehingga wajib pajak dapat dengan mudah mengetahui jumlah kewajiban yang harus dibayarkan. "Disiapkan tempat ruang wajib pajak agar bisa langsung akses melalui sistem aplikasi. Sehingga bisa memudahkan juga," tambah Dedy.
Kepala Bapenda Kabupaten Bekasi, Ani Gustini, menjelaskan bahwa jumlah SPPT PBB P2 yang dicetak meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun ini sebanyak 1.264.713 lembar, naik 51.387 lembar dari tahun 2024 (1.213.326 lembar).
Target penerimaan pajak PBB P2 tahun 2025 mencapai Rp825,5 miliar, meningkat Rp171 miliar dari realisasi tahun 2024 (Rp654,55 miliar). Angka ini setara dengan 86,1 persen dari target tahun lalu (Rp760,5 miliar). "Kontribusi PBB P2 sebesar 19,78 persen terhadap total pendapatan asli daerah Kabupaten Bekasi tahun 2024. Primadona pendapatan daerah dengan realisasi penerimaan tersebar masih dihasilkan dari pajak BPHTB," jelas Ani.
Masyarakat diimbau untuk membayar pajak tepat waktu. Pemkab Bekasi menyediakan berbagai kemudahan pembayaran, termasuk melalui aplikasi online, mobile banking, dan toko ritel modern. "Bisa ke loket-loket kami atau dengan memanfaatkan fitur-fitur pembayaran seperti aplikasi online, mobile banking maupun di toko ritel modern terdekat. Bayar pajak tepat waktu, taat pajak demi percepatan pembangunan," tutup Ani.