Artikel ini ditulis oleh
Editor Kelik Dewanto
K
Reporter Kelik Dewanto
Pemkab Biak Numfor dan DPRK Dorong Peningkatan PAD Tahun 2025

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dan DPRK mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memaksimalkan pungutan pajak dan retribusi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp44 miliar pada tahun 2025.

#konten ai
DPA 2025 Mimika Rp6,3 Triliun Diserahkan, Fokus pada Pelayanan Masyarakat

Penjabat Bupati Mimika menyerahkan DPA 2025 senilai Rp6,3 triliun kepada seluruh OPD, menekankan pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran untuk pelayanan masyarakat.

Sumber Antara
APBD Papua Pegunungan 2025: Rp2 Triliun untuk Kesejahteraan Masyarakat

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menetapkan APBD 2025 sebesar Rp2 triliun, fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di delapan kabupaten dengan optimalisasi penyerapan anggaran dan koordinasi antar OPD.

APBDPapuaPegunungan
Menkeu Laporkan Efisiensi Anggaran Rp750 Triliun ke DPD

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan efisiensi anggaran pemerintah senilai Rp750 triliun kepada DPD RI, yang mencakup tiga tahap efisiensi dan memastikan program sosial tetap terjaga.

#planetantara
Rp3,8 Triliun DPA 2025 untuk Papua Tengah: Dorong Kesejahteraan Masyarakat

Penjabat Gubernur Papua Tengah, Anwar Harun Damanik, menyerahkan DPA 2025 senilai Rp3,8 triliun kepada OPD setempat, menekankan pentingnya penyesuaian program dengan kebijakan pusat dan prioritas kesejahteraan masyarakat.

Sumber Antara
Efisiensi Anggaran Kementerian PKP: Rp1,61 Triliun untuk Perumahan

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berhasil mengefisiensikan anggaran menjadi Rp1,61 triliun setelah mendapat persetujuan Komisi V DPR, sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Sumber Antara
Pemkab Biak Anggarkan Rp502 Miliar untuk Gaji ASN Tahun 2025

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor mengalokasikan Rp502 miliar dari APBD 2025 untuk membayar gaji 5.331 ASN, termasuk PNS dan PPPK, dengan efisiensi anggaran perjalanan dinas.

Sumber Antara
DPR Setujui Efisiensi Belanja Bappenas Rp1 Triliun Lebih untuk APBN 2025

Komisi XI DPR menyetujui efisiensi anggaran Bappenas sebesar Rp1,002 triliun untuk APBN 2025, dengan fokus pada peningkatan efisiensi dan penghematan tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.

Sumber Antara
Efisiensi Anggaran Rp61 Miliar: APBD Pasaman 2025 Terdampak Inpres

Pemerintah Kabupaten Pasaman harus melakukan efisiensi anggaran hingga Rp61 miliar pada APBD 2025 akibat dampak Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran dari Dana Alokasi Umum (DAU).

#planetantara
Dana Desa Rp71 Triliun Aman, Tak Terdampak Efisiensi Anggaran

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal memastikan dana desa 2025 sebesar Rp71 triliun tetap cair dan tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

#konten ai
Pemkab Demak Pangkas Perjalanan Dinas demi Efisiensi Anggaran Rp23,5 Miliar

Pemerintah Kabupaten Demak melakukan penghematan anggaran dengan memangkas perjalanan dinas dan belanja operasional, mengikuti arahan pemerintah pusat untuk efisiensi anggaran sekitar Rp23,5 miliar.

#konten ai
Pemkab Biak Numfor Minta Laporan Keuangan Rp19 Miliar dari OPD

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera menyerahkan laporan pertanggungjawaban keuangan tahun 2024 senilai Rp19 miliar sebelum audit BPK pada Februari 2025.

Sumber Antara