Pemkab Biak Tolak Program Seremonial di Musrenbang 2025

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor meminta Musrenbang 2025 fokus pada program berdampak langsung bagi masyarakat, bukan kegiatan seremonial, sejalan dengan efisiensi anggaran dan kebijakan nasional.

Biak, 14 Februari 2025 - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Biak Numfor, Papua, menekankan pentingnya efisiensi dan dampak nyata dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2025. Pemkab secara tegas meminta agar usulan program yang bersifat seremonial dihindari.

Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Biak Numfor, Semuel Rumaikeuw, dalam sambutannya pada pembukaan Musrenbang di Biak, Jumat lalu, menyatakan bahwa usulan program harus selaras dengan kebijakan strategis nasional. Program-program tersebut meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perekonomian, dan pemenuhan layanan kebutuhan dasar.

Keputusan ini diambil seiring dengan diterbitkannya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran (SE) Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 yang mendorong efisiensi anggaran di seluruh daerah. Rumaikeuw berharap Musrenbang, sebagai forum penting bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menyampaikan usulan program, menghasilkan rencana yang terukur dan berdampak langsung pada kesejahteraan warga. "Buatlah program kegiatan yang berbasis kinerja, semoga dapat diukur hasilnya untuk kesejahteraan warga," katanya.

Ia juga mengajak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk bersinergi dalam mengawal Musrenbang agar menghasilkan program yang selaras dengan kebijakan pembangunan nasional. Hal ini penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.

Marthen Kafiar, Kepala Distrik Biak Kota, mengungkapkan harapannya agar usulan program dari Distrik Biak Kota dapat menjadi prioritas pada tahun 2026. "Ada usulan ratusan sub-kegiatan Distrik Biak Kota yang akan diajukan pembahasan dalam Musrenbang," ujarnya. Ia menekankan pentingnya penyelarasan usulan program dengan kebijakan nasional, khususnya dengan visi AstaCita Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu program yang menjadi fokus adalah Program MBG untuk anak-anak. Kafiar berharap potensi sumber daya alam lokal, seperti perikanan, pertanian, perkebunan, dan peternakan, dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung Program MBG dan meningkatkan ketahanan pangan daerah. Dengan demikian, program MBG dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Musrenbang merupakan forum penting yang melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Partisipasi aktif masyarakat dalam Musrenbang sangat penting untuk memastikan bahwa program-program yang direncanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Melalui Musrenbang, diharapkan tercipta sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Proses perencanaan yang partisipatif ini akan memastikan bahwa program-program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Musrenbang 2025 di Biak Numfor menandai komitmen Pemkab untuk memprioritaskan program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Dengan fokus pada efisiensi anggaran dan keselarasan dengan kebijakan nasional, diharapkan pembangunan di Biak Numfor dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata.