Pemkab Bogor Efisiensikan Anggaran: Pangkas Perjalanan Dinas 50 Persen

Pemkab Bogor menyusun konsep efisiensi anggaran mengikuti Inpres Nomor 1 Tahun 2025, dengan fokus pemangkasan perjalanan dinas hingga 50 persen dan pengalihan anggaran ke sektor prioritas.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, tengah gencar menyusun konsep efisiensi anggaran sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Langkah ini diambil untuk mengoptimalkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat. Konsep efisiensi ini disiapkan sebagai bahan pertimbangan Bupati Bogor, Rudy Susmanto, yang saat ini tengah mengikuti kegiatan retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Mely Kamelia, menjelaskan bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah menggelar rapat untuk merumuskan konsep tersebut. Selama Bupati Rudy Susmanto mengikuti retret, TAPD dan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bekerja keras menginventarisasi kegiatan yang dapat dilakukan efisiensi. "Karena Pak Bupati sedang retret di Magelang, kami tindak lanjuti dengan rapat TAPD, kemudian setiap SKPD menginventarisasi kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan efisiensi," jelas Mely Kamelia.

Efisiensi anggaran ini merupakan langkah strategis Pemkab Bogor dalam merespon arahan pemerintah pusat. Inpres Nomor 1 Tahun 2025 menekankan pentingnya efisiensi belanja APBD Tahun Anggaran 2025 di seluruh daerah di Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor.

Inpres Nomor 1 Tahun 2025 memberikan arahan yang cukup spesifik terkait efisiensi belanja APBD. Salah satu poin penting yang diamanatkan adalah pemangkasan perjalanan dinas hingga 50 persen untuk seluruh perangkat daerah. Hal ini mengharuskan SKPD untuk melakukan skala prioritas dalam menentukan perjalanan dinas yang benar-benar penting dan mendesak.

Selain pemangkasan perjalanan dinas, Inpres tersebut juga mengatur pembatasan belanja kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, dan focus group discussion. Pemkab Bogor juga akan mengurangi belanja honorarium dengan membatasi jumlah tim dan besaran honorarium sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Belanja yang bersifat mendukung dan tidak memiliki output terukur juga akan dikurangi.

Fokus alokasi anggaran belanja akan diarahkan pada target kinerja pelayanan publik. Pembagian anggaran tidak lagi berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran tahun sebelumnya. Pemberian hibah langsung dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada kementerian/lembaga juga akan dilakukan secara lebih selektif.

Penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) juga akan dilakukan. Hal ini untuk memastikan agar anggaran yang tersedia dapat digunakan secara optimal dan efisien.

Hasil efisiensi anggaran yang didapatkan akan dialihkan untuk beberapa sektor prioritas. Sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan sanitasi akan mendapatkan prioritas utama. Anggaran juga akan dialokasikan untuk optimalisasi penanganan pengendalian inflasi, stabilitas makanan dan minuman, serta penyediaan cadangan pangan.

Prioritas lainnya adalah program-program yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, efisiensi anggaran bukan hanya sekadar penghematan, tetapi juga strategi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Bogor.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto, direncanakan akan mengadakan rapat bersama seluruh jajaran SKPD dan DPRD setelah kembali dari retret kepala daerah. Beliau menjelaskan bahwa retret tersebut bertujuan untuk menyelaraskan frekuensi arah pembangunan bersama-sama, mulai dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten, hingga Pusat. "Insya Allah sepulang kami dari Magelang kami akan rapat bersama seluruh Jajaran SKPD dan DPRD," kata Rudy Susmanto.

Dengan adanya langkah-langkah efisiensi ini, diharapkan Pemkab Bogor dapat mengelola anggaran secara lebih efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor.