Pemkab Manokwari Optimalkan Retribusi Sampah Lewat Perbup Baru

Pemerintah Kabupaten Manokwari berupaya memaksimalkan retribusi sampah melalui peraturan bupati (Perbup) baru yang akan mengatur besaran retribusi secara rinci, berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2016 dan Perda Nomor 5 Tahun 2023, guna meningkatkan Pendapat

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari, Papua Barat, gencar meningkatkan pendapatan daerah lewat optimalisasi retribusi sampah. Langkah ini diwujudkan dengan penyusunan peraturan bupati (Perbup) baru, turunan dari Peraturan Daerah (Perda) pengelolaan sampah yang sudah ada. Perbup ini diharapkan mampu menyelesaikan masalah retribusi sampah yang selama ini dinilai kurang maksimal.

Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang pengelolaan sampah menjadi dasar hukum utama. Namun, Plt. Sekda Manokwari, Harjanto Ombesampu, menjelaskan bahwa Perda tersebut membutuhkan aturan turunan yang lebih rinci. Oleh karena itu, Pemkab Manokwari tengah menggodok Perbup untuk mengatur besaran retribusi sampah yang akan dibayarkan masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Perbup tersebut juga akan mempertimbangkan sinkronisasi dengan Perda Manokwari Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Harjanto menekankan pentingnya keselarasan kedua Perda ini dalam menentukan besaran retribusi yang adil dan efektif.

"Kedua aturan harus sinkron," ujar Harjanto dalam keterangannya di Manokwari, Sabtu (18/1). "Dengan Perbup, akan ada hitungan yang jelas, retribusi sampah bisa naik atau turun, sesuai aturan yang berlaku." Sebelumnya, retribusi sampah hanya sebesar Rp50.000 per bulan. Sistem yang kurang terstruktur ini dinilai kurang optimal.

Pemkab Manokwari mengakui, selama ini potensi retribusi sampah belum tergali secara maksimal. Hal ini disebabkan belum adanya aturan turunan yang jelas. Namun, dengan Perbup yang diharapkan rampung segera, Pemkab Manokwari optimis pendapatan asli daerah (PAD) akan meningkat secara signifikan.

Dengan adanya Perbup baru ini, diharapkan pengelolaan sampah di Manokwari akan lebih terarah dan transparan. Masyarakat juga akan lebih memahami kewajiban mereka dalam membayar retribusi sampah sesuai dengan besaran yang telah ditentukan. Sistem yang lebih terstruktur ini diyakini akan berdampak positif bagi peningkatan kebersihan lingkungan dan pendapatan daerah.

Kesimpulannya, upaya Pemkab Manokwari untuk memaksimalkan retribusi sampah melalui Perbup baru merupakan langkah strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menciptakan pengelolaan sampah yang lebih efektif dan efisien di Kabupaten Manokwari. Peraturan ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan transparansi dalam pengelolaan retribusi sampah.