Pemkab Natuna Kumpulkan Data untuk Program Psikoedukasi Cegah Kekerasan

Pemerintah Kabupaten Natuna mengumpulkan data warga sasaran program psikoedukasi untuk mencegah kekerasan, dengan fokus pada keluarga berisiko di pulau-pulau terluar.

Natuna, 19 Maret 2024 - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna, Kepulauan Riau, tengah gencar mengumpulkan data warga yang akan menjadi sasaran program psikoedukasi. Langkah ini merupakan upaya preventif untuk mencegah terjadinya kekerasan, baik dalam rumah tangga maupun di lingkungan masyarakat.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Natuna, Melda Irawati, menjelaskan bahwa pengumpulan data dilakukan bekerja sama dengan pemerintah desa dan kelurahan. Program psikoedukasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada kepala keluarga, perempuan, dan anak tentang cara memahami, mengatasi, dan menyelesaikan masalah pribadi, keluarga, emosional, sosial, dan akademik.

"Saat ini kami masih menghimpun data, dan pelaksanaan psikoedukasi akan dimulai setelah Ramadhan," kata Melda Irawati dalam keterangannya di Natuna, Rabu.

Program psikoedukasi ini menyasar rumah tangga yang dinilai berisiko tinggi terhadap kekerasan. Kelompok sasaran meliputi perempuan yang menikah secara siri, perempuan yang ditelantarkan suami, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), anak yang tinggal hanya dengan ayah, anak yang diasuh ayah tiri, serta anak yang diasuh oleh kerabat seperti paman, kakek, nenek, atau saudara kandung. "Kami memiliki target setiap data yang telah dikirim oleh pihak desa dan kelurahan akan dijangkau," tegas Melda.

Melda menambahkan, program ini direncanakan akan menjangkau seluruh kecamatan di Kabupaten Natuna pada tahun 2025. Namun, terdapat prioritas pada kecamatan-kecamatan di pulau-pulau penyangga. "Kami akan fokus ke kecamatan di luar terlebih dahulu, dengan mempertimbangkan kondisi cuaca dan jadwal kapal," jelasnya.

Pada tahun 2024, program ini telah dilaksanakan, namun difokuskan pada kecamatan di pulau-pulau penyangga. Kecamatan di daratan utama tetap dapat dijangkau melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga). "Tahun lalu kami tidak terlalu fokus di Bunguran Besar, karena dinas juga melakukan sosialisasi, dan jika ada korban, kami akan turun langsung," ujar Melda.

Melda Irawati menekankan bahwa program psikoedukasi telah memberikan dampak positif. Salah satu dampaknya adalah peningkatan laporan kasus kekerasan ke UPTD PPA Natuna. Selain itu, program ini juga dinilai berhasil mengubah perilaku masyarakat, terutama dalam hal kesadaran hukum. "Salah satu dampaknya adalah semakin banyak pasangan nikah siri yang mulai mendaftarkan pernikahannya secara resmi," ucapnya.

Program ini diharapkan dapat memberikan perlindungan dan solusi bagi keluarga yang rentan terhadap kekerasan. Dengan memberikan pemahaman dan keterampilan dalam mengatasi masalah, diharapkan angka kekerasan di Kabupaten Natuna dapat ditekan.

UPTD PPA Natuna berkomitmen untuk terus berupaya melindungi perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa dan kelurahan, menjadi kunci keberhasilan program ini.