Pemkab Sukabumi Tekan Inflasi Jelang Ramadhan: Pantau Ketat Pasokan dan Harga Pangan

Pemerintah Kabupaten Sukabumi gencar memantau pasokan dan harga pangan untuk menekan laju inflasi yang tinggi, terutama menjelang bulan Ramadhan.

Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menghadapi tantangan inflasi yang signifikan menjelang bulan Ramadhan 1446 H/2025. Pada Januari 2025, angka inflasi di Sukabumi mencapai 1,5 persen, menjadikannya salah satu daerah dengan kenaikan inflasi tertinggi di Jawa Barat. Kenaikan ini dipicu oleh lonjakan permintaan pangan dan peningkatan harga sejumlah komoditas penting, terutama cabai rawit, daging ayam, dan minyak goreng. Pemerintah Kabupaten Sukabumi pun bergerak cepat untuk mengendalikan situasi ini.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, mengungkapkan bahwa upaya pengendalian inflasi dilakukan melalui rapat koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Rapat ini bertujuan untuk menyinkronkan langkah dan strategi dalam menekan laju inflasi. Menurut Ade, peningkatan harga komoditas pangan menjelang Ramadhan berpotensi memperburuk situasi inflasi. Oleh karena itu, pemantauan ketat terhadap pasokan dan harga menjadi kunci utama.

"Kami hari ini baru saja melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah pihak terkait sinkronisasi langkah dan upaya mengendalikan inflasi," ujar Ade Suryaman di Sukabumi, Senin. Ia menambahkan bahwa potensi kenaikan harga pangan menjelang Ramadhan perlu diantisipasi secara serius untuk mencegah inflasi yang lebih tinggi.

Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah mengambil langkah konkret untuk mengatasi lonjakan harga dan menekan laju inflasi. Salah satu langkah tersebut adalah rapat koordinasi yang melibatkan berbagai instansi terkait, termasuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Sosial (Dinsos), Asisten Daerah (Asda) II, Dinas Ketahanan Pangan, Badan Pusat Statistik (BPS), Bulog, Dinas Perikanan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DKUKM), Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

Rapat tersebut difokuskan pada evaluasi pasokan dan harga pangan menjelang Ramadhan. "Kabupaten Sukabumi memiliki IPH yang masih tinggi, terutama pada komoditas cabai rawit, daging ayam negeri dan minyak goreng. Oleh karena itu, dalam rapat ini kami berkoordinasi dengan berbagai perangkat daerah, termasuk Bulog dan BPS serta pelaku usaha agar di lapangan tidak terjadi kenaikan harga yang signifikan," jelas Ade Suryaman.

Selain rapat koordinasi, Pemkab Sukabumi juga melakukan pemantauan harga pangan secara intensif di pasaran. Pemantauan dilakukan melalui sidak dan pendataan harga harian oleh petugas di seluruh pasar semi modern di Kabupaten Sukabumi. Data yang diperoleh diharapkan dapat memberikan gambaran akurat tentang fluktuasi harga dan membantu pemerintah dalam mengambil langkah penanganan yang tepat sasaran.

Dengan pemantauan yang ketat, diharapkan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat dapat tetap stabil dan terkendali.

Beberapa komoditas pangan menjadi fokus utama dalam upaya pengendalian inflasi di Kabupaten Sukabumi. Harga cabai rawit merah misalnya, saat ini mencapai Rp70.000 per kilogram, jauh di atas harga normalnya yang berkisar Rp30.000 per kilogram. Cabai rawit hijau juga mengalami kenaikan harga signifikan, dari Rp20.000-Rp25.000 per kilogram menjadi Rp50.000 per kilogram.

Minyak goreng juga menjadi perhatian, karena ditemukan adanya penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan sebesar Rp14.000 per liter. Sementara itu, harga daging ayam negeri mencapai Rp40.000 per kilogram, sementara harga normalnya berada di kisaran Rp30.000-Rp35.000 per kilogram.

Kenaikan harga komoditas ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat dan angka inflasi secara keseluruhan.

Melalui kerjasama dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan pelaku usaha, diharapkan upaya pengendalian inflasi di Kabupaten Sukabumi dapat berjalan efektif dan mampu menjaga stabilitas harga pangan menjelang dan selama bulan Ramadhan.