Pemkot Padang Padankan Data JKN, Upaya Tingkatkan Keaktifan Peserta
Pemerintah Kota Padang melakukan pemadanan data peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan BPJS Kesehatan untuk meningkatkan keaktifan peserta dan mengurangi angka peserta nonaktif yang diperkirakan mencapai 200 ribu jiwa pada 2025.
Pemerintah Kota (Pemkot) Padang, Sumatera Barat, tengah gencar melakukan pemadanan data peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan data yang dimiliki oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk meningkatkan keaktifan peserta JKN di kota tersebut, mengingat diperkirakan ada sekitar 200 ribu peserta yang nonaktif menjelang tahun 2025.
UHC 99 Persen, Namun Keaktifan Peserta Perlu Perhatian
Meskipun Kota Padang telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) sebesar 99 persen, Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Heriza Syafani, mengungkapkan bahwa tidak semua peserta JKN tercatat aktif. Dari total 722.445 jiwa yang terdaftar sebagai peserta JKN, sekitar 217.406 jiwa diduga tidak aktif. Angka ini menunjukkan tingkat keaktifan peserta JKN di Kota Padang hanya sekitar 76 persen, sementara 22 persen sisanya diperkirakan tidak aktif. Inilah yang menjadi fokus utama dari program pemadanan data ini.
"Data kita menunjukkan adanya kesenjangan antara jumlah peserta terdaftar dengan jumlah peserta aktif," ujar Heriza dalam sosialisasi product knowledge JKN di Padang, Selasa (18/2). "Pemadanan data dengan BPJS Kesehatan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sekitar 22 persen tersebut."
Identifikasi Peserta Nonaktif dan Sosialisasi kepada Pilar Sosial
Proses pemadanan data ini diharapkan dapat mengidentifikasi masyarakat yang menunggak pembayaran iuran JKN atau yang menggunakan BPJS secara mandiri. Selain itu, Pemkot Padang juga gencar melakukan sosialisasi kepada pilar sosial mengenai cara pendataan yang baik, agar BPJS Kesehatan dapat diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan. Heriza menambahkan bahwa proses pemadanan data ini akan berlangsung selama satu bulan ke depan sebagai bagian dari program 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang.
Sinergi BPJS Kesehatan dan Pemkot Padang
Kepala Bagian BPJS Kesehatan Cabang Padang, Fauzi Lukman Nurdiansyah, menekankan pentingnya sinergi antara BPJS Kesehatan dan Dinas Sosial Kota Padang dalam meningkatkan cakupan keaktifan peserta JKN. "Per Januari 2025, cakupan BPJS di Kota Padang sudah sangat tinggi, mencapai 99 persen. Namun, masih ada sekitar 200 ribu peserta yang belum aktif. Ini menjadi tugas bersama untuk meningkatkan keaktifan masyarakat," tegas Fauzi.
Langkah Strategis Menuju JKN yang Lebih Efektif
Pemadanan data ini merupakan langkah strategis Pemkot Padang untuk memastikan program JKN berjalan efektif dan menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan. Dengan mengidentifikasi peserta nonaktif, Pemkot Padang dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan kepesertaan aktif dan memastikan akses kesehatan yang merata bagi seluruh warga Kota Padang. Hal ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mewujudkan sistem kesehatan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Pemkot Padang berharap, melalui kolaborasi yang kuat dengan BPJS Kesehatan, program JKN di Kota Padang akan semakin optimal dan mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh masyarakat.
Data yang akurat dan terpadu akan menjadi kunci keberhasilan program ini. Dengan demikian, diharapkan tidak hanya angka cakupan kepesertaan yang tinggi, tetapi juga keaktifan peserta yang optimal sehingga program JKN dapat memberikan manfaat secara nyata bagi masyarakat Kota Padang.