Pemprov Banten Tinjau Ulang Anggaran Pengadaan Kepala Daerah: Respon Publik Terkait Tempat Tidur Miliaran

Pemprov Banten meninjau ulang anggaran pengadaan barang dan jasa, khususnya setelah mendapat sorotan publik terkait anggaran tempat tidur Gubernur dan Wakil Gubernur yang mencapai hampir setengah miliar rupiah.

Serang, 18 Februari 2024 - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tengah meninjau ulang anggaran pengadaan barang dan jasa. Langkah ini diambil sebagai respons atas kritikan publik terhadap rencana pengadaan tempat tidur Gubernur dan Wakil Gubernur Banten yang mencapai angka fantastis, hampir setengah miliar rupiah (Rp426,84 juta).

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Nana Supiana, menjelaskan peninjauan ulang ini bertujuan untuk memastikan pengadaan barang dan jasa lebih rasional dan efisien. "Yang dimaksud rasional adalah penyesuaian belanja dengan target pendapatan riil. Kita akan review kegiatan-kegiatan yang output dan outcomenya tidak terukur," ujar Nana dalam keterangan pers di Serang, Selasa.

Nana menekankan pentingnya efisiensi anggaran tanpa mengorbankan fungsi dan manfaat bagi publik. "Kita akan prioritaskan kegiatan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tambahnya. Pemprov Banten berkomitmen untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran agar tepat sasaran dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Banten.

Sebelumnya, publik menyoroti anggaran pengadaan tempat tidur Gubernur dan Wakil Gubernur Banten yang tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP Provinsi Banten dengan kode RUP 55086871. Anggaran sebesar Rp426,84 juta tersebut dinilai terlalu besar dan menimbulkan pertanyaan mengenai efisiensi penggunaan dana publik.

Plt Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Provinsi Banten, Rina Dewiyanti, memberikan klarifikasi bahwa anggaran tersebut telah disusun sebelum Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih ditetapkan. Pengadaan fasilitas kepala daerah ini telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Rina menjelaskan bahwa pengadaan fasilitas untuk kepala daerah, termasuk kendaraan dinas Gubernur dan Wakil Gubernur, sudah tercantum dalam perubahan APBD 2024. Sementara itu, perlengkapan lainnya seperti pakaian dinas dan sarana penunjang lainnya, dianggarkan dalam APBD 2025. Pemprov Banten berupaya untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.

Dengan adanya peninjauan ulang anggaran ini, diharapkan Pemprov Banten dapat mengalokasikan dana secara lebih efektif dan efisien. Proses ini juga menunjukkan komitmen Pemprov Banten terhadap aspirasi publik dan pengelolaan keuangan daerah yang bertanggung jawab. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

Pemprov Banten berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Proses peninjauan ulang ini merupakan bagian dari upaya Pemprov Banten untuk memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Banten. Ke depan, diharapkan akan ada mekanisme yang lebih ketat dalam proses penganggaran untuk mencegah kontroversi serupa.