Pemprov Jateng Raih Penghargaan MCP Tertinggi dari KPK: Bukti Integritas Tinggi

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil meraih penghargaan MCP tertinggi dari KPK berkat peningkatan nilai MCP hingga 95,56 pada tahun 2024, menunjukkan komitmen kuat dalam tata kelola pemerintahan yang bersih.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) berhasil meraih prestasi membanggakan dengan menerima penghargaan Monitoring Center for Prevention (MCP) tertinggi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penghargaan ini diberikan atas komitmen Pemprov Jateng dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Penyerahan penghargaan dilakukan langsung oleh Ketua KPK, Setyo Budiyanto, kepada Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen, di Jogja Expo Center (JEC) Bantul, Yogyakarta, pada Rabu, 19 Maret 2024, dalam acara Rapat Koordinasi Kepala Daerah.

Nilai MCP Pemprov Jateng terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, nilai MCP mencapai 90,80, dan meningkat signifikan menjadi 95,56 pada tahun 2024. Wakil Gubernur Jateng, yang akrab disapa Gus Yasin, menyatakan bahwa peningkatan ini membuktikan komitmen integritas yang tinggi di lingkungan Pemprov Jateng, hingga ke tingkat kabupaten/kota. Ia menekankan, "Ini membuktikan bahwa integritas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sampai ke (tingkat, red.) kabupaten/kota, kita jalankan."

Program MCP KPK sendiri merupakan program pencegahan korupsi yang bertujuan untuk membangun pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Program ini mencakup delapan area intervensi, yaitu perencanaan dan penyusunan anggaran, pelayanan publik, penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), pengadaan barang/jasa, manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pencapaian nilai MCP yang tinggi menunjukkan keberhasilan Pemprov Jateng dalam mengelola kedelapan area tersebut.

Gus Yasin menjelaskan bahwa Pemprov Jateng secara khusus memperkuat area Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ). Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada penyimpangan dan menjaga integritas dalam proses pengadaan barang dan jasa. Ia menegaskan, "Kami perkuat di Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ). Kami tidak mau bermain-main. Bupati, wali kota, gubernur itu benar-benar harus punya integritas yang tinggi."

Ia juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh ASN di lingkungan Pemprov Jateng dan kabupaten/kota atas kerja keras dan komitmen mereka dalam menjaga integritas dan tren positif dalam pencegahan korupsi. Gus Yasin optimistis bahwa Pemprov Jateng dapat mempertahankan dan meningkatkan pencapaian ini di masa mendatang. Ia menambahkan, "Insyaallah ke depan kami bisa mempertahankan apa yang sudah kita capai dan bisa kita tingkatkan."

Selain Pemprov Jateng, tiga kabupaten di Jawa Tengah juga menerima apresiasi serupa dari KPK, yaitu Kabupaten Sragen, Batang, dan Wonogiri. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen dalam pencegahan korupsi telah diterapkan secara luas di berbagai daerah di Jawa Tengah.

Program MCP KPK mencakup delapan area intervensi utama yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Kedelapan area tersebut meliputi:

• Perencanaan dan Penyusunan Anggaran
• Pelayanan Publik
• Penguatan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)
• Pengadaan Barang/Jasa
• Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN)
• Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)
• Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pemprov Jateng telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengelola kedelapan area ini, yang tercermin dari nilai MCP yang tinggi. Keberhasilan ini menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya pencegahan korupsi.

Penghargaan MCP tertinggi dari KPK ini merupakan bukti nyata komitmen Pemprov Jateng dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Keberhasilan ini diharapkan dapat menginspirasi daerah lain untuk terus meningkatkan upaya pencegahan korupsi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.