Pemprov Sulsel Bentuk Desk Efisiensi Anggaran, Tindak Lanjuti Inpres Nomor 1 Tahun 2025

Pemprov Sulsel membentuk desk efisiensi anggaran untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD tahun anggaran 2025, dengan fokus pada standar pelayanan minimal dan infrastruktur.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) mengambil langkah konkrit dalam merespon Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Pemprov Sulsel resmi membuka 'desk efisiensi' yang akan bertugas melakukan penyesuaian anggaran di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Langkah ini diumumkan Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, di Makassar pada Sabtu, 22 Februari 2024. Desk efisiensi, yang akan mulai beroperasi Senin mendatang, dibentuk oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan dipimpin oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulsel. Pembentukan desk ini merupakan respon cepat terhadap arahan Gubernur Sulsel.

Pembentukan desk efisiensi ini bertujuan untuk melakukan penyesuaian anggaran di setiap OPD. Prosesnya melibatkan pemanggilan setiap unit kerja secara bergantian untuk berdiskusi dan melakukan penyesuaian anggaran sesuai dengan arahan Gubernur dan Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Hal ini memastikan agar anggaran yang dialokasikan tepat sasaran dan sejalan dengan program prioritas pemerintah.

Rapat koordinasi yang digelar Pemprov Sulsel bersama seluruh OPD merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Sulsel. Dalam rapat tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, menegaskan, "Rapat ini menindaklanjuti arahan Pak Gubernur dalam pengarahan perdana kemarin. Anggaran OPD itu menyesuaikan dan merevisi semua struktur belanja mereka masing-masing sesuai dengan arahan Inpres Nomor 1 Tahun 2025," ucapnya.

Kepala Bappelitbangda Sulsel, Setiawan Aswad, dan Tim Ahli TAPD, Prof. Murtir Jeddawi, memberikan penjelasan lebih rinci terkait Inpres tersebut. Mereka menjelaskan fokus utama dalam penyesuaian anggaran. Prioritas diberikan pada pemenuhan standar pelayanan minimal, belanja wajib, pelayanan dasar, dan penyelesaian infrastruktur yang krusial bagi kualitas layanan masyarakat.

Penyesuaian anggaran ini tidak hanya sekedar pemangkasan, tetapi juga optimalisasi alokasi dana. Pemprov Sulsel berupaya memastikan agar setiap rupiah yang dianggarkan memberikan dampak maksimal bagi kesejahteraan masyarakat. Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap setiap program dan kegiatan di setiap OPD.

Pemprov Sulsel menekankan pentingnya efisiensi anggaran tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, fokus utama dalam penyesuaian anggaran diarahkan pada beberapa hal penting. Prioritas pertama adalah pemenuhan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan. Ini memastikan bahwa pelayanan dasar bagi masyarakat tetap terjaga kualitasnya.

Selanjutnya, belanja wajib juga menjadi perhatian utama. Belanja wajib merupakan pengeluaran yang bersifat rutin dan harus dipenuhi. Efisiensi dalam belanja wajib dilakukan tanpa mengurangi kewajiban pemerintah dalam memberikan pelayanan. Terakhir, infrastruktur yang dianggap krusial dan berpengaruh pada kualitas layanan masyarakat menjadi prioritas dalam penyesuaian anggaran.

Dengan adanya desk efisiensi ini, diharapkan proses penyesuaian anggaran dapat dilakukan secara terstruktur dan terarah. Hal ini akan memastikan bahwa anggaran yang tersedia dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.

Proses ini menuntut kolaborasi dan koordinasi yang kuat antar OPD. Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi kunci keberhasilan dalam upaya efisiensi anggaran ini. Pemprov Sulsel berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam penyesuaian anggaran ini sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku.

Pembentukan desk efisiensi oleh Pemprov Sulsel merupakan langkah strategis dalam menindaklanjuti Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Dengan fokus pada standar pelayanan minimal, belanja wajib, dan infrastruktur, diharapkan efisiensi anggaran dapat tercapai tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik. Langkah ini menunjukkan komitmen Pemprov Sulsel dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.