Pemprov Sumbar Kaji WFA untuk ASN: Efektivitas dan Tantangannya

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tengah mengkaji penerapan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi ASN pada 2025 untuk meningkatkan efisiensi tanpa mengorbankan kinerja dan pelayanan publik.

Padang, 13 Februari 2024 - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) saat ini tengah gencar mengkaji rencana penerapan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun 2025. Langkah ini diyakini dapat meningkatkan efisiensi, namun tetap mengedepankan efektivitas kinerja dan kualitas pelayanan publik. Kajian menyeluruh ini menjadi kunci keberhasilan implementasi WFA di masa mendatang.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumbar, Yozarwardi, menjelaskan bahwa usulan penerapan WFA telah disampaikan kepada Gubernur. Namun, Gubernur meminta dilakukan kajian mendalam sebelum kebijakan ini diterapkan. Kajian ini mencakup beberapa aspek penting, termasuk persentase ASN yang akan menerapkan WFA, OPD mana saja yang sesuai, serta berbagai hal teknis lainnya. "Kami sudah laporkan hal ini pada gubernur. Untuk penerapannya, gubernur minta dilakukan beberapa kajian," ujar Yozarwardi dalam keterangannya di Padang.

Tidak semua OPD akan otomatis menerapkan WFA. OPD yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, seperti di bidang pendidikan dan kesehatan, kemungkinan besar akan dikecualikan atau menerapkan WFA secara terbatas. "Kajian awalnya tidak semua OPD yang bisa menerapkan kebijakan ini, terutama untuk OPD yang memberikan pelayanan seperti pendidikan dan kesehatan," jelasnya.

Fokus utama dari kajian ini adalah memastikan agar penerapan WFA tidak mengurangi kualitas pelayanan publik dan tetap menjaga efektivitas kinerja ASN. Mekanisme yang jelas dan target yang terukur menjadi kunci keberhasilan. "Inti dari penerapan ini adalah efisiensi tanpa mengganggu capaian kinerja dan tidak mengurangi kualitas pelayanan publik. Tidak mengganggu kinerja, berarti harus ada mekanisme yang jelas dan target yang harus terpenuhi saat WFA. Ini tentu harus jelas sebelum diterapkan," tambah Yozarwardi.

Yozarwardi juga memaparkan potensi penghematan yang signifikan jika kebijakan WFA diterapkan. Penghematan ini meliputi biaya operasional kantor seperti listrik, air, dan bahan bakar kendaraan. Lebih jauh lagi, penerapan WFA juga berpotensi berkontribusi pada pengurangan emisi karbon. "Kebijakan ini akan menghemat biaya listrik, air, hemat BBM, bahkan bisa membantu pengurangan emisi karbon," katanya.

Namun, penerapan WFA juga memiliki tantangan tersendiri. Kajian yang komprehensif akan menentukan bagaimana kebijakan ini dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien. Hal-hal seperti pengawasan kinerja ASN yang bekerja dari jarak jauh, penggunaan teknologi informasi yang memadai, serta mekanisme koordinasi antar-OPD perlu dipertimbangkan secara matang. "Apakah penerapannya bisa dilakukan untuk semua ASN dalam satu OPD atau sebagian WFA, sebagian tetap masuk kantor," imbuhnya.

Yozarwardi menegaskan bahwa keputusan akhir mengenai penerapan kebijakan WFA akan diambil oleh Gubernur setelah hasil kajian selesai dipelajari secara menyeluruh. Kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang komprehensif dan terukur untuk memastikan keberhasilan implementasi WFA di lingkungan Pemprov Sumbar. "Nanti, gubernur yang akan memutuskan," tutupnya.

Kesimpulannya, rencana penerapan WFA di Pemprov Sumbar merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi. Namun, kesuksesan implementasinya sangat bergantung pada hasil kajian yang komprehensif dan perencanaan yang matang agar tidak mengorbankan kinerja dan kualitas pelayanan publik.