Pendapatan Negara di Sulawesi Tenggara Capai Rp449,48 Miliar
Realisasi Pendapatan Negara di Sulawesi Tenggara periode Januari-Februari 2025 mencapai Rp449,48 miliar, terdiri dari penerimaan pajak dan PNBP, meskipun terjadi kontraksi pada sektor perpajakan.
Kendari, 3 Maret 2025 - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sulawesi Tenggara (Sultra) melaporkan realisasi Pendapatan Negara di wilayah tersebut pada periode Januari-Februari 2025 mencapai angka Rp449,48 miliar. Laporan ini mencakup penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di Sultra. Kepala Kanwil DJPb Kemenkeu Sultra, Syarwan, memaparkan rinciannya dalam konferensi pers di Kendari pada Senin.
Pendapatan negara tersebut berasal dari dua sumber utama. Penerimaan pajak menyumbang Rp317,46 miliar, sementara PNBP memberikan kontribusi sebesar Rp132,02 miliar. Meskipun angka tersebut cukup signifikan, terdapat fluktuasi jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan dinamika ekonomi yang perlu dipantau secara berkelanjutan.
Secara tahunan, realisasi Pendapatan Negara di Sultra menunjukkan tren yang beragam. Sektor perpajakan mengalami kontraksi sebesar 8,15 persen (year on year/yoy), sementara PNBP justru mencatatkan pertumbuhan yang positif sebesar 18,14 persen. Perbedaan kinerja ini menunjukkan adanya faktor-faktor spesifik yang memengaruhi masing-masing sektor penerimaan negara.
Realisasi Belanja Negara di Sulawesi Tenggara
Pada periode yang sama, realisasi Belanja Negara di Sultra tercatat sebesar Rp2,44 triliun dari total pagu anggaran Rp25,56 triliun. Angka ini terdiri dari belanja kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp481,34 miliar dan transfer ke daerah (TKD) senilai Rp1,96 triliun. Realisasi Belanja Negara tersebut mencapai 9,57 persen dari total pagu anggaran yang telah ditetapkan.
Rincian lebih lanjut menunjukkan bahwa realisasi belanja K/L mencapai 7,84 persen dari pagu, sedangkan TKD mencapai 10,12 persen. Secara tahunan, belanja K/L tumbuh signifikan sebesar 46,24 persen, dan belanja TKD juga meningkat sebesar 28,92 persen. Pertumbuhan ini menunjukkan peningkatan aktivitas pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.
Sektor kepolisian menjadi institusi dengan realisasi belanja tertinggi, mencapai Rp133,34 miliar atau sekitar 27,70 persen dari total realisasi belanja negara di Sultra. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN mencatatkan pertumbuhan yoy tertinggi sebesar 12,29 persen. Sementara itu, jika dilihat dari persentase terhadap pagu, KPPN Kolaka memiliki kinerja realisasi belanja K/L tertinggi sebesar 9,79 persen, terutama didorong oleh akselerasi belanja pegawai. Dari sisi nominal, KPPN Kendari mencatatkan kinerja tertinggi dengan realisasi Rp345,73 miliar, atau sekitar 71,83 persen dari seluruh realisasi belanja K/L di KPPN.
Secara keseluruhan, data ini menunjukkan gambaran kinerja keuangan negara di Sulawesi Tenggara pada awal tahun 2025. Meskipun terdapat kontraksi pada sektor perpajakan, pertumbuhan positif pada PNBP dan peningkatan realisasi belanja negara menunjukkan dinamika ekonomi yang kompleks dan perlu dikaji lebih lanjut untuk perencanaan dan penganggaran yang lebih efektif ke depannya. "Realisasi belanja negara yang tinggi menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjalankan program-program pembangunan di Sulawesi Tenggara," ujar Syarwan.